Presiden Didesak Evaluasi Menteri Terkait Penanganan COVID-19

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2020
Presiden Didesak Evaluasi Menteri Terkait Penanganan COVID-19

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para elit baik partai politik maupun masyarakat untuk tidak memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan, dalam situasi pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan, seyogianya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan para menteri seharusnya tidak membuat kebijakan kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat serta pejabat tinggi negara diminta tidak menyampaikan pernyataan yang meresahkan, termasuk pernyataan yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa raga dalam menangani pasien COVID-19.

Baca Juga:

Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022

Presiden pinta Muhammdaiyah, perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Presiden.

Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan COVID-19 secara nasional agar keadaan bisa terkendali.

"Penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah Konstitusi agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujarnya.

Rapat Kabinet

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi COVID-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Ia menegaskan, di tengah kerumitan permasalahan yang muncul, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.

"Koordinasi dan komunikasi yang lemah menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," ujarnya dalam siaranpersnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga meminta DPR untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang yang bisa menimbulkan kegaduhan, termasuk Rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja dan fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi COVID-19.

"Sudah saatnya anggota DPR dan elit politik lainnya menunjukkan tanggung jawab dan moral politik yang luhur dalam penanganan COVID-19 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat," tegasnya.

Baca Juga:

Ganjar Pranowo Setuju Pilkada 2020 Ditunda

#Muhammadiyah #Jokowi #Reshuffle Kabinet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Indonesia
Karangan Bunga Dukungan untuk Gibran Berdatangan ke Solo, Kirim Pesan Penyemangat
Karangan bunga dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka berdatangan ke Graha Saba Buana, Solo. Pesan Fightback Mas Gibran menjadi sorotan.
Soffi Amira - Kamis, 12 November 2026
Karangan Bunga Dukungan untuk Gibran Berdatangan ke Solo, Kirim Pesan Penyemangat
Indonesia
Keberatan Dicecar Pertanyaan Kuliah di Sidang Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi: Serasa Ngetes Mahasiswa Baru
Jokowi keberatan saat ditanya detail riwayat kuliah UGM oleh pengacara Roy Suryo dalam sidang ijazah di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Keberatan Dicecar Pertanyaan Kuliah di Sidang Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi: Serasa Ngetes Mahasiswa Baru
Indonesia
Alasan Roy Suryo Tertawa Ngakak dan Berani Sebut 'Palsu' Saat Jokowi Tunjukkan Ijazah di PN Jaktim
Ada momen heboh di sidang kasus fitnah ijazah palsu Jokowi! Roy Suryo tertawa ngakak hingga sebut ijazah beda fisik dan watermark. Cek kejanggalannya di sini.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Alasan Roy Suryo Tertawa Ngakak dan Berani Sebut 'Palsu' Saat Jokowi Tunjukkan Ijazah di PN Jaktim
Indonesia
Roy Suryo Kaget Lihat Ijazah Jokowi di Sidang, Sebut Ada Perbedaan dengan Dokumen Sebelumnya
Roy Suryo menduga ijazah Jokowi yang ditampilkan dalam persidangan berbeda dari dokumen yang pernah dilihatnya di Polda Metro Jaya. soroti kondisi fisik dan watermark.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Roy Suryo Kaget Lihat Ijazah Jokowi di Sidang, Sebut Ada Perbedaan dengan Dokumen Sebelumnya
Fashion
Jokowi Hadiri Sidang Ijazah Palsu Pakai Batik Parang, Intip Filosofi di Balik Motifnya
Jokowi mengenakan batik parang saat menghadiri sidang kasus ijazah palsu di PN Jakarta Timur. Simak sejarah dan filosofi motif batik parang.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Jokowi Hadiri Sidang Ijazah Palsu Pakai Batik Parang, Intip Filosofi di Balik Motifnya
Indonesia
Jokowi Tunjukkan Ijazah S-1 UGM di Sidang Roy Suryo, Akui Fotonya Berkumis Tipis dan Pakai Kacamata
Jaksa secara khusus menanyakan apakah Jokowi saat itu berkumis dan menggunakan kacamata.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jokowi Tunjukkan Ijazah S-1 UGM di Sidang Roy Suryo, Akui Fotonya Berkumis Tipis dan Pakai Kacamata
Berita
Nama Dumatno Muncul di Sidang, Jokowi Ungkap Alasan Ogah Perlihatkan Dokumen ke Roy Suryo
Jokowi membantah klaim Roy Suryo soal foto ijazah UGM mirip Dumatno Budi Utomo. Ia menyebut Dumatno baru berusia delapan tahun saat dirinya lulus pada 1985.
ImanK - Kamis, 05 November 2026
Nama Dumatno Muncul di Sidang, Jokowi Ungkap Alasan Ogah Perlihatkan Dokumen ke Roy Suryo
Tekno
Apa Itu ChatHPT Muhammadiyah? Ini Fungsi, Cara Kerja, dan Cara Mengaksesnya
Muhammadiyah meluncurkan ChatHPT, asisten AI untuk mencari putusan dan fatwa Tarjih. Simak fungsi, cara kerja, batas kewenangan, dan cara mengaksesnya.
ImanK - Kamis, 05 November 2026
Apa Itu ChatHPT Muhammadiyah? Ini Fungsi, Cara Kerja, dan Cara Mengaksesnya
Berita Foto
Massa Relawan Kawal Jokowi Hadiri Persidangan di PN Jakarta Timur
Sejumlah massa relawan dari berbagai organisasi tampak berkumpul di kawasan PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 05 November 2026
Massa Relawan Kawal Jokowi Hadiri Persidangan di PN Jakarta Timur
Bagikan