Presiden dan PM Sri Lanka Bersedia Lengser setelah Rumahnya Diserbu Massa

MerahPutih.com - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah mengumumkan akan segera mengundurkan diri. Begitu pula dengan Perdana Menteri (PM) Ranil Wickremesinghe juga telah setuju mengundurkan diri dari jabatannya.

Keduanya sama-sama bersedia mundur setelah ratusan pengunjuk rasa menyerbu kediaman resmi presiden, serta aksi membakar rumah perdana menteri di hari yang sama. Pengumuman keputusan mundur Presiden dan PM Sri Lanka itu disampaikan Ketua Parlemen seperti dilansir dari BBC, Minggu (10/7)

Saat kejadian itu, baik perdana menteri dan presiden Sri Lanka tidak berada di lokasi kejadiaan. Selama beberapa hari terakhir, ratusan ribu orang turun di ibu kota Kolombo, menyerukan Rajapaksa mundur setelah berbulan-bulan menggelar unjuk rasa memprotes persoalan ekonomi.

Baca Juga:

Krisis Ekonomi Makin Parah, Ribuan Demonstran Kepung Kediaman Presiden Sri Lanka

Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena mengatakan presiden memutuskan untuk mundur "guna memastikan penyerahan kekuasaan secara damai" dan meminta masyarakat "menghormati hukum".

Pengumuman itu menyebutkan Presiden Rajapaksa akan mengundurkan diri pada 13 Juli nanti, sedangkan PM Wickremesinghe telah setuju mengundurkan diri secepatnya. Keputusan mundur kedua pemimpin Sri Langka langsung disambut massa demonstran dan memicu pesta kembang api di Ibu Kota Kolombo.

Krisis keuangan dan inflasi yang tinggi di Sri Lanka, membuat rakyat marah dalam beberapa bulan terakhir ini dan berujung pada keinginan rakyat agar ada pergantian pemerintahan.

Sabtu (9/7) kemarin, ribuan demonstran menerobos barikade polisi dan menyerbu kediaman resmi presiden dan PM. Ribuan orang juga membanjiri distrik pemerintah di Kolombo sambil meneriakkan slogan-slogan anti presiden dan menyingkirkan sejumlah barikade polisi ketika bergerak menuju kediaman Rajapaksa.

Polisi menembakkan peluru ke udara tetapi tidak mampu menghentikan massa yang marah mengepung kediaman presiden. Sampai saat ini, belum bisa memastikan keberadaan sang presiden.

Mereka memprotes kegagalan pemerintah melindungi mereka dari kehancuran ekonomi dan ketidakpuasan makin menjadi-jadi dalam beberapa pekan terakhir ketika negara itu berhenti mengimpor bahan bakar, yang mendorong penutupan sekolah dan penjatahan bensin dan solar untuk layanan esensial.

Sri Lanka sampai saat ini kesulitan untuk mendapatkan restrukturisasi sejumlah utang luar negeri dan mengumpulkan dana dari sumber multilateral dan bilateral untuk mengatasi kekurangan devisa.

Negara pulau berpenduduk 22 juta jiwa mengalami kelangkaan devisa parah yang membuatnya sulit mengimpor bahan bakar, pangan dan obat-obatan, serta menjerumuskannya ke dalam krisis finansial terburuk dalam tujuh dasawarsa terakhir. (*)

Baca Juga:

Krisis Global di depan Mata, Indonesia Siapkan Jurus Mitigasi