Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan menambah biaya operasional bulanan bagi Dasawisma, dari semula sebesar Rp 500.000 per bulan menjadi Rp 750.000 per bulan mulai 1 September 2025.
Kebijakan tersebut tertuang melalui Keputusan Gubernur Nomor 497 Tahun 2025. Saat ini terdapat 76.114 kader Dawis yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta, mencakup 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Menurut Pramono, apresiasi diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada kader Dasawisma yang telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Para kader berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, meliputi pendataan keluarga satu pintu, penyebaran informasi kepada masyarakat, hingga menggerakkan partisipasi warga agar program pemerintah dapat diterima dan dijalankan dengan baik.
"Ibu-ibu Dasawisma ini ialah ujung tombak utama, terutama bagi Pemprov DKI Jakarta, karena mereka tahu apa yang terjadi secara riil di masyarakat, serta kebutuhan utama masyarakat yang menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan," terang Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/7).
Baca juga:
Anies Diminta Segera Cairkan Dana Operasional Kader Dasawisma
Ia berharap peningkatan dukungan dari Pemprov DKI dapat menumbuhkan semangat baru bagi para kader dalam menjalankan tugas kemasyarakatan, terutama saat membantu warga yang membutuhkan kehadiran langsung pemerintah.
"Saya sungguh menitipkan agar kader Dasawisma di semua tingkatan tetap bekerja keras untuk mendapatkan keakuratan data, bekerja dengan gotong royong, dan yang paling penting bekerja dengan hati, karena itulah yang menjadi kekuatan Dasawisma yang tidak dimiliki siapa pun," tuturnya.
Pramono menyebut penambahan biaya operasional ini merupakan bagian dari quick wins dalam 100 hari pertama masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mengapresiasi kerja keras para kader.
Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 76,114 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025. Sedangkan untuk tahun anggaran 2026, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 685,026 miliar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) guna mendukung operasional kader selama satu tahun penuh.(Asp)
