Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah enam rute Transjabodetabek baru yang direncanakan beroperasi pada Agustus atau September 2025 mendatang.
"Saya sudah memutuskan sebelum bulan mudah-mudahan September atau Agustus, 6 trayek baru akan kita lucurkan," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4).
Adapun rute Transjabodetabek baru yang ditetapkan ini dantaranya Via Bekasi–Cawang (wilayah timur), Kota Wisata–Cawang (wilayah selatan), Binong–Grogol (wilayah barat), PIK 2–Blok M, PIK 2–Pluit, dan rute PIK 2–Jembatan Baru.
Pada Kamis (24/4) minggu kemarin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah meresmikan trayek Transjabodetabek baru tujuan Alam Sutera-Blok M. Rute baru ini mendapat respons positif dari masyarakat. Hingga akhirnya Pemprov DKI berniat untuk memperluas lagi trayek Transjabodetabek.
"Yang jelas rute yang baru kemarin kita buka dari Alam Sutera ke Blok M mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari publik," tuturnya.
"Artinya memang Jakarta dan daerah penyangganya ini memerlukan sarana transportasi yang lebih baik," lanjutnya.
Baca juga:
Dishub DKI Kaji Waktu Tempuh Transjabodetabek PIK 2-Blok M Demi Layanan Merata
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta resmi mengoperasikan layanan Transjabodetabek dengan rute Alam Sutera-Blok M (S61) per Kamis (24/4) kemarin.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya berencana menggratiskan seluruh layanan bus Transjabodetabek begitu keenam trayek resminya beroperasi.
"Kami sepakati, dalam jangka menengah?panjang, Transjabodetabek akan digratiskan," ujar Pramono.
Ia menyebut Pemprov Jakarta tengah menyiapkan skema subsidi yang menjamin operator tetap berkelanjutan tanpa membebani penumpang.
Baca juga:
Transjabodetabek Beroperasi di 5 Rute Tambahan pada Agustus Setelah Alam Sutera-Blok M
Saat ini pengguna Transjabodetabek masih membayar Rp 3.500 per perjalanan. Setelah sistem subsidi rampung dan seluruh rute termasuk S61?Alam?Sutera–Blok?M yang diluncurkan berjalan optimal, pemotongan tarif akan dilakukan bertahap hingga nol rupiah.
Skema subsidi akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta serta kontribusi pemerintah pusat dan provinsi mitra, serupa pola buy the service (BTS).
Namun detail besaran anggaran dan tenggat penerapan tarif nol rupiah belum diungkap, menunggu kajian finansial dan penyesuaian regulasi lintas provinsi. (Asp)
