Pramono Pertimbangkan Usulan untuk Bangun JPO di Stasiun Cikini, Terdekat Memperbanyak Pintu Masuk

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku akan mempertimbangkan usulan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Francine Widjojo supaya PT KAI bersama Pemda DKI membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau atau pelican crossing sebagai akses masuk ke stasiun Cikini.

Diketahui, PT KAI meninggikan pagar pembatas di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat menyusul maraknya pengguna KRL yang melompati pagar, meski disediakan akses resmi.

"Jadi usulan untuk mempermudah termasuk memberikan JPO itu kami pertimbangkan. Tapi dalam waktu dekat pintunya yang diperbanyak," kata Pramono di Jakarta, Kamis (14/8).

Menurut Pramono, peninggian pagar itu bukan solusi yang terbaik bagi pengguna kereta api untuk bisa masuk ke Stasiun Cikini. Pasalnya, ucap dia, masyarakat masih mengeluhkan jauhnya pintu masuk ke dalam Stasiun Cikini.

"Saya sudah mendengarkan. Kan sekarang ini sebenarnya pagarnya sudah dinaikkan. Tetapi itu belum menyelesaikan persoalan karena bagi warga yang akan naik transportasi umum di sana terutama untuk KAI-nya ya itu jalannya kan kejauhan," tuturnya.

Baca juga:

Pramono Pertimbangkan Buka Taman Margasatwa Ragunan hingga Malam Hari

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, menyarankan PT KAI dan Pemprov DKI berkolaborasi membangun JPO atau atau pelican crossing sebagai akses masuk ke stasiun Cikini, Jakarta Pusat menyusul maraknya pengguna KRL yang melompati pagar.

Menurut Francine,ada alasan tertentu di balik banyaknya penumpang KRL yang melompati pagar di Stasiun Cikini.

"Untuk menuju pintu masuk di bagian tengah, pejalan kaki seringkali harus menempuh jalan memutar yang cukup jauh," kata Francine di Jakarta, Rabu (8/13).

Dia menyakini, usul yang diberikan ini merupakan solusi yang bisa diterima semua pihak ketimbang meninggikan pagar yang dinilai merusak estetika kota.

"KAI dapat bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan lokasi drop-off dan pick-up," ucap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini. (Asp)