Wisnu Cipto
MerahPutih.com – Sorotan publik kembali mengarah pada TransJakarta setelah insiden penurunan paksa seorang penumpang viral di media sosial. Tindakan itu dinilai tidak etis karena berpotensi mempermalukan penumpang di ruang publik.
Terlepas dari alasan menjaga kenyamanan penumpang lain, tindakan itu berpotensi menimbulkan rasa malu dan dugaan pelanggaran terhadap hak atas martabat manusia,
Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto, Kamis (6/8).
Sugiyanto menekankan perlunya investigasi objektif, bukan sekadar penjelasan sepihak dari manajemen TransJakarta. Dia mengusulkan agar Gubernur Pramono Pramono Anung membentuk tim investigasi dengan melibatkan petugas, saksi, manajemen, hingga penumpang yang diturunkan.
Evaluasi Direksi TransJakarta
Selain insiden penurunan penumpang, kecelakaan beruntun yang melibatkan bus TransJakarta juga menjadi perhatian.
Sugiyanto menilai evaluasi menyeluruh terhadap Direksi TransJakarta, termasuk Direktur Utama Welfizon Yuza, harus dilakukan.
"Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan kepemimpinan, lemahnya tata kelola, atau pelanggaran prinsip pelayanan publik, maka pergantian Direktur Utama merupakan langkah sah dan sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik," tegasnya.
BUMD Milik Publik
Sugiyanto menekankan TransJakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi tulang punggung transportasi publik Jakarta.
Menurut dia, TransJakarta melayani jutaan pelanggan setiap bulan dengan dukungan penyertaan modal dan subsidi dari Pemerintah DKI. Karena itu, profesionalisme, keselamatan, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama.
TransJakarta adalah milik masyarakat Jakarta. Konsekuensinya, setiap persoalan pelayanan dan keselamatan akan selalu menjadi perhatian publik,
Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto
(Asp)
