Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi

Soffi AmiraSoffi Amira - 2 jam, 23 menit lalu
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merasa heran ada warga yang menyampaikan laporan secara langsung ke akun Instagram dirinya melalui direct message (DM), lantaran aduannya di aplikasi JAKI tidak ditindaklanjuti.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PSI, William Aditya Sarana, meminta agar Pemprov DKI Jakarta memastikan petugas-petugasnya di tingkat kelurahan dan suku-suku dinas (Sudin) terkait untuk menindaklanjuti aduan warga dari aplikasi JAKI dengan cepat.

"Sangat disayangkan kalau aduan-aduan dari para warga sampai ke Mas Pram. Artinya, ada petugas-petugas yang tidak gesit dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan dari masyarakat, sehingga orang-orang menjadi resah dan menyampaikannya kepada Mas Pram secara langsung," katanya.

Menurut William, seharusnya hal ini tidak terjadi dan masalah-masalah yang disampaikan lewat JAKI bisa selesai di tingkat kelurahan bersama sudin-sudin terkait.

Baca juga:

Lebih Pilih Ngadu dengan DM Akun Medsos Gubernur Ketimbang JAKI, Menunjukkan Warga Jakarta Inginkan Respons Cepat dan Jelas

"Sebaiknya, masalah ini tidak hanya berhenti menjadi atensi Mas Pram saja, tetapi Pemprov DKI juga mengambil langkah-langkah nyata dalam menertibkan petugas-petugas yang berwenang agar aduan-aduan warga itu ditangani dengan baik," lanjutnya.

Apabila ada aduan warga yang tidak ditindaklanjuti secara cepat, William mendorong agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi petugas-petugas terkait.

"Jika ditemukan ada petugas-petugas yang lalai dalam menjalankan pekerjaannya, maka Pemprov DKI harus melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerjanya di kemudian hari. Ke depannya, aduan-aduan warga harus segera ditindaklanjuti," ujarnya.

William mengingatkan, bahwa masalah-masalah di Jakarta masih banyak. Ia memberikan contoh, lampu penyeberangan di depan gedung DPRD DKI yang pernah mati, sehingga membahayakan keselamatan para pejalan kaki saat hendak melintasi jalanan dari satu sisi ke sisi lainnya.

Baca juga:

Pramono Anung Minta Restu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk Akses Rp 200 Triliun

"Kita perlu ingat bahwa masalah di Jakarta ini masih banyak. Semuanya perlu diatasi, mulai dari jalanan berlubang, lampu penerangan yang mati, trotoar rusak, kabel menjuntai, dan lain-lainnya. Beberapa permasalahan juga bisa membahayakan keselamatan warga," urainya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini tegaskan, laporan-laporan yang masuk ke JAKI harus segera ditindaklanjuti. Bahkan, ia juga menyoroti, di depan gedung DPRD DKI terkadang lampu merah penyeberangan jalanannya mati.

"Sehingga, orang-orang yang ingin menyeberang terpaksa harus berjalan tanpa ada penanda bagi kendaraan-kendaraan bermotor untuk berhenti. Hal-hal seperti itu perlu ditindaklanjuti dengan segera apabila terjadi," tutupnya. (Asp)

#PSI #Pramono Anung #Pemprov DKI Jakarta #Aplikasi Jaki
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bingung banyak warga yang mengadu lewat Instagram. Sebelumnya, aduan warga dicueki oleh JAKI.
Soffi Amira - 2 jam, 23 menit lalu
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
Indonesia
Pramono Anung Minta Restu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk Akses Rp 200 Triliun
Kalau menguntungkan mereka, bisa langsung datang ke Himbara
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Pramono Anung Minta Restu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk Akses Rp 200 Triliun
Indonesia
Menteri Purbaya Ungkap Alasan Dana Bagi Hasil Jakarta Dipotong Paling Besar
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut dilakukan secara proporsional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Menteri Purbaya Ungkap Alasan Dana Bagi Hasil Jakarta Dipotong Paling Besar
Indonesia
Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun
Selama ini, Pemprov DKI rutin membuka banyak formasi PJLP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Indonesia
Jakarta tidak Protes, Menkeu Purbaya Candai Pramono Potongan Bisa Lebih Besar Lagi dari Rp 20 T
Menkeu Purbaya berkelakar pemotongan dana transfer bagi hasil bisa lebih besar lagi karena Jakarta tidak protes
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
Jakarta tidak Protes, Menkeu Purbaya Candai Pramono Potongan Bisa Lebih Besar Lagi dari Rp 20 T
Indonesia
Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta izin kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memanfaatkan Rp 200 triliun ke BUMD DKI.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI
Indonesia
Menkeu Purbaya Temui Pramono, Bahas Proposal Pembangunan Gedung Tertinggi di SCBD
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Keduanya membahas proposal pembangunan gedung tertinggi di SCBD.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Temui Pramono, Bahas Proposal Pembangunan Gedung Tertinggi di SCBD
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipotong, OPD Pemprov DKI Harus Lakukan Efisiensi
Pramono menekankan untuk tidak mengurangi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipotong, OPD Pemprov DKI Harus Lakukan Efisiensi
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menyesuaikan Pemangkasan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Selain itu, realokasi juga dilakukan untuk anggaran makan dan minuman.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menyesuaikan Pemangkasan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan