Mula Akmal
MerahPutih.com - Prajurit TNI diminta aktif menjaga netralitas mereka di Pemilu 2024.
Kapuspen TNI, Laksda Julius Widjojono mengingatkan bahwa netralitas TNI dalam Pemilu 2024 tidak hanya secara langsung, tetapi juga netralitas dalam media sosial.
Baca Juga:
Jawaban Singkat Presiden Soal Wacana Perpanjangan Jabatan Panglima TNI
Ia berujar, jangan sampai Prajurit TNI maupun PNS TNI ikut-ikutan memberikan dukungan atau komentar terhadap kontestan politik baik, masalah pencalonan Presiden maupun Wakil Presiden, begitu juga terhadap partai politik.
“Bahkan Panglima TNI (Laksamana Yudo Margono) dalam menjaga netralitas TNI juga sudah mengingatkan agar jangan berfoto dengan simbol jari tangan, karena dalam suasana Pemilu, jari tangan bermakna nomor kontestan politik,” katanya kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Selasa (19/9).
Julius mengingatkan pesan dari Panglima TNI, agar semua prajurit untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu serentak 2024.
Prajurit dan PNS TNI juga diingatkan, agar hati-hati dengan semakin maraknya berita hoaks seiring semakin meningkatnya suhu politik beberapa bulan ke depan.
“Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meminta seluruh Prajurit, PNS dan Keluarga TNI untuk mewaspadai hoaks menjelang Pemilu serentak 2024, TNI juga harus sigap berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk melawan berita-berita hoaks,” ucapnya.
Baca Juga:
Ia juga meminta agar prajurit dan PNS TNI agar bisa melaporkan jika ada berita – berita hoaks yang bisa mencoreng netralitas TNI.
“Apabila menemukan berita Hoaks, khususnya terkait instansi TNI, segera lapor ke komando atas agar temuan bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Julius.
Menurut dia, penyebaran berita hoaks bukan tidak mungkin bisa diatasi, karena semua masalah pasti ada solusinya.
Setidaknya ada enam langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoaks dan mana berita asli.
Pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Kedua, cermati alamat situs. Ketiga, periksa fakta. Keempat, cek keaslian foto.
"Kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoaks. Keenam, jadikan media sosial menjadi sarana untuk mendapatkan informasi,” tutup Julius. (Knu)
Baca Juga:
Sanksi Etik hingga Pidana Menanti Aparat TNI-Polri Tak Netral di Pemilu 2024
