Prabowo Usul Ubah TKN Jadi Gerakan Solidaritas Nasional, Ketua Dewan Pembina Jokowi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 25 Maret 2024
Prabowo Usul Ubah TKN Jadi Gerakan Solidaritas Nasional, Ketua Dewan Pembina Jokowi

Calon Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat agenda silaturahmi dan buka bersama di Kuningan, Jakarta, Senin (25/3/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (20/3) malam, menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilu 2024 dengan total raihan 96.214.691 suara.

Calon Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan perubahan nama Tim Kampanye Nasional (TKN) menjadi paguyuban Gerakan Solidaritas Nasional karena tidak ingin jaringan pendukungnya itu bubar usai masa kampanye Pemilu 2024 berakhir.

Baca juga:

Ada Wacana Bertemu Prabowo, Hasto: Megawati Punya Rekam Jejak Lawan Rezim Otoriter

"TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Akan tetapi, jaringan ini, paguyuban ini, saya mohon jangan bubar. Saya mengusulkan paguyuban ini bernama Gerakan Solidaritas Nasional," ucap Prabowo mengatakan di hadapan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, Tim Kampanye Nasional (TKN), tokoh nasional, para ketua tim kampanye daerah (TKD), dan sukarelawan Prabowo-Gibran saat agenda silaturahmi dan buka bersama di Kuningan, Jakarta, Senin (25/3).

Prabowo mengatakan, dirinya dan pendukungnya merupakan satu paguyuban yang perlu tetap bersatu untuk meraih cita-cita Indonesia Emas.

"Tetap satu paguyuban, satu gerakan yang terdiri atas semua suku, semua agama, semua ras, semua daerah, dan semua kalangan bersatu menuju Indonesia Emas," ucapnya.

Prabowo juga mendaulat Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, sebagai Ketua Gerakan Solidaritas Indonesia dan mengusulkan presiden ke-8 RI menjadi ketua dewan pembina paguyuban tersebut.

"Dengan demikian, bagaimana mendaulat Ketua TKN langsung saja menjadi Ketua Gerakan Solidaritas Nasional? Bagaimana? Setuju? Setuju? Perlu voting atau tidak? Perlu voting atau tidak?" ucap Prabowo disambut riuh hadirin.

Prabowo melanjutkan Nantinya, ketua dewan pembinanya adalah Presiden Republik Indonesia yang kedelapan.

Saat dimintai tanggapan atas usulan Prabowo tersebut, Rosan mengaku masih perlu membicarakan lebih lanjut paguyuban yang bakal dibentuk. Namun begitu, dia mengaku akan amanah.

"Ini 'kan baru ya, kami belum bisa banyak berbicaralah. Yang penting kalau amanah, insyaallah, kami jalankan sebaiknya-baiknya," tutur Rosan saat ditemui usai acara.

Silaturahmi dan buka bersama itu turut dihadiri oleh Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Hadir pula sejumlah ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, di antaranya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. (*)

Baca juga:

Gibran Beberkan Isi Pertemuannya dengan Prabowo, Soal Kabinet dan Parpol

#Pemilu #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Bagikan