Prabowo Usul Ubah TKN Jadi Gerakan Solidaritas Nasional, Ketua Dewan Pembina Jokowi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 25 Maret 2024
Prabowo Usul Ubah TKN Jadi Gerakan Solidaritas Nasional, Ketua Dewan Pembina Jokowi

Calon Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat agenda silaturahmi dan buka bersama di Kuningan, Jakarta, Senin (25/3/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (20/3) malam, menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilu 2024 dengan total raihan 96.214.691 suara.

Calon Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan perubahan nama Tim Kampanye Nasional (TKN) menjadi paguyuban Gerakan Solidaritas Nasional karena tidak ingin jaringan pendukungnya itu bubar usai masa kampanye Pemilu 2024 berakhir.

Baca juga:

Ada Wacana Bertemu Prabowo, Hasto: Megawati Punya Rekam Jejak Lawan Rezim Otoriter

"TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Akan tetapi, jaringan ini, paguyuban ini, saya mohon jangan bubar. Saya mengusulkan paguyuban ini bernama Gerakan Solidaritas Nasional," ucap Prabowo mengatakan di hadapan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, Tim Kampanye Nasional (TKN), tokoh nasional, para ketua tim kampanye daerah (TKD), dan sukarelawan Prabowo-Gibran saat agenda silaturahmi dan buka bersama di Kuningan, Jakarta, Senin (25/3).

Prabowo mengatakan, dirinya dan pendukungnya merupakan satu paguyuban yang perlu tetap bersatu untuk meraih cita-cita Indonesia Emas.

"Tetap satu paguyuban, satu gerakan yang terdiri atas semua suku, semua agama, semua ras, semua daerah, dan semua kalangan bersatu menuju Indonesia Emas," ucapnya.

Prabowo juga mendaulat Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, sebagai Ketua Gerakan Solidaritas Indonesia dan mengusulkan presiden ke-8 RI menjadi ketua dewan pembina paguyuban tersebut.

"Dengan demikian, bagaimana mendaulat Ketua TKN langsung saja menjadi Ketua Gerakan Solidaritas Nasional? Bagaimana? Setuju? Setuju? Perlu voting atau tidak? Perlu voting atau tidak?" ucap Prabowo disambut riuh hadirin.

Prabowo melanjutkan Nantinya, ketua dewan pembinanya adalah Presiden Republik Indonesia yang kedelapan.

Saat dimintai tanggapan atas usulan Prabowo tersebut, Rosan mengaku masih perlu membicarakan lebih lanjut paguyuban yang bakal dibentuk. Namun begitu, dia mengaku akan amanah.

"Ini 'kan baru ya, kami belum bisa banyak berbicaralah. Yang penting kalau amanah, insyaallah, kami jalankan sebaiknya-baiknya," tutur Rosan saat ditemui usai acara.

Silaturahmi dan buka bersama itu turut dihadiri oleh Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Hadir pula sejumlah ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, di antaranya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. (*)

Baca juga:

Gibran Beberkan Isi Pertemuannya dengan Prabowo, Soal Kabinet dan Parpol

#Pemilu #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan