Prabowo Ungkap Alasan Indonesia Gabung Beberapa Kelompok Ekonomi

Merahputih.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia berniat bergabung dalam beberapa kelompok ekonomi. Alasannya, yakni untuk mencari peluang demi kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Presiden terkait keinginan RI masuk dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) serta BRICS.

"Saya kira enggak ada masalah. Kita juga ikut IPEF, kita juga ikut CPTPP," kata Prabowo dikutip Antara.

OECD dan BRICS selama ini disebut-sebut sebagai dua kutub kelompok ekonomi yang berbeda.

Baca juga:

Legislator DPR Prediksi Ekonomi Indonesia Makin ‘Gacor’ Jika Gabung BRICS

Prabowo menyampaikan Indonesia memang ingin ikut dalam beberapa kelompok ekonomi, untuk mencari yang terbaik.

"Ya kita ikut beberapa kelompok. Untuk ekonomi kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita kan," jelas Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono secara resmi menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dalam blok ekonomi BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober lalu.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa RI memandang ada kesamaan tujuan organisasi tersebut dengan kepentingan nasional. Prioritas BRICS pun selaras dengan program kerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto, antara lain ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, dan pemajuan sumber daya alam.

Baca juga:

Indonesia Berpeluang Gabung BRICS, Posisi Tawar Negara Berkembang akan Makin Kuat

Di sisi lain, Indonesia juga mengajukan untuk bergabung dengan OECD.

Dalam lawatan Presiden Prabowo ke AS, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat permohonan aksesi keanggotaan OECD.

Dukungan itu tercantum dalam dokumen Pernyataan Bersama Presiden Joe Biden dan Presiden Prabowo Subianto yang diterbitkan Gedung Putih AS, melalui laman whitehouse.gov, Selasa (12/11) waktu setempat.