Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Prabowo Tunjuk Rahmat Mirzani sebagai Cagub Lampung 2024

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Minggu, 12 Mei 2024
Prabowo Tunjuk Rahmat Mirzani sebagai Cagub Lampung 2024

Sekjen Gerindra Perkenalkan Rahmat Mirzani Djausal sebagai Calon Gubernur Lampung 2024. (Foto: tim Gerindra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memutuskan Rahmat Mirzani Djausal sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2024.

Rahmat Mirzani Djausal saat ini menjabat sebatai Ketua DPD Gerindra Lampung. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri halal bi halal seluruh pengurus Gerindra Lampung, Sabtu (11/5).

"Ditetapkannya Mirza sebagai calon gubernur Lampung oleh Pak Prabowo tidak lepas dari pandangan, saran-saran, dan pendapat-pendapat yang beliau dengar dari berbagai macam tokoh di desa-desa, berbagai profesi-profesi, dan para ulama, kyai, nyai yang ada di Lampung," kata Muzani dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/5).

Muzani meminta kepada seluruh pengurus Gerindra Lampung untuk rapatkan barisan guna memenangkan Mirza sebagai gubernur di pilkada mendatang.

Baca juga:

Prabowo Sudah Kantongi Nama Cagub Jakarta

Sebagaimana pesan presiden terpilih, Prabowo Subianto, bahwa kekuasaan harus digunakan untuk membela kepentingan rakyat.

"Kebenaran adalah nilai yang sudah kita sepakati dalam kebersamaan kita bernegara. Karena itu sesuai yang disampaikan Pak Prabowo, kekuasaan harus digunakan untuk membela orang miskin, mebela kebenaran, menegakan keadilan, mewujudkan kemakmuran, dan menciptakan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Muzani.

Baca juga:

2 Keponakan Prabowo Diusulkan jadi Cagub Jakarta

Menurut Wakil Ketua MPR ini, menciptakan keamanan dan memberikan makan kepada seluruh rakyat itu merupakan kewajiban sebuah negara dalam pemerintahannya.

Maka itu, Prabowo telah mencanangkan program makan siang dan minum susu gratis kepada seluruh siswa siswi di sekolah dan pesantren. Maka hak dasar yang paling penting adalah keselamatan.

Baca juga:

Ahmad Muzani Buka Puasa Bareng Kader Gerindra, Bilang Kemenangan Prabowo Bukan Akhir

"Maka ketika covid terjadi tahun 2020-2021, semua kegiatan yang membahayakan umat manusia dihentikan, tidak ada orang ke kantor, ke sawah, ke pasar bahkan tidak ada solat jamaah, tidak ada ibadah haji. Semua dihentikan karena keselamatan menjadi tanggung jawab utama, keselamatan adalah segala galanya," jelas Muzani.

"Itu sebabnya seluruh dunia saat mengutuk Israel karena dia telah menghancurkan nilai keselamatan yang menghancurkan kehidupan di Gaza, Palestina," tutup Muzani. (Asp)

#Politik #Pilkada 2024 #Partai Gerindra #Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Olahraga
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Hukuman masa lalu tersebut jatuh setelah sejumlah pemain berpose menggunakan spanduk politik serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Bagikan