Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Prabowo tak Hadiri Hakordia di KPK, BG Diutus Mewakili

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 09 Desember 2024
Prabowo tak Hadiri Hakordia di KPK, BG Diutus Mewakili

KPK harapkan kehadiran Prabowo di peringatan Hakordia 2024.(foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PERHELATAN Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi tak dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
?
Tim Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak pemerintah yang mengonfirmasi kehadiran ialah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan (BG). "Konfirmasi teranyar pagi ini, akan diwakili Bapak Menkopolkam BG," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12).
?
Berdasarkan pemantauan Merahputih.com, belum ada pasukan pengamanan presiden (Paspampres) yang berada di sekitar Gedung Merah Putih sejak pukul 07.00-08-00 WIB.
?
Meski demikian, KPK masih berharap Prabowo hadir dan membuka acara tahunan ini karena di dalam rundown presiden dijadwalkan hadir pukul 08.00 WIB.

Baca juga:

KPK Harap Prabowo Hadiri Peringatan Hakordia


?
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berharap kehadiran Prabowo dapat menggenjot semangat kerja-kerja pemberantasan korupsi. "Untuk memberikan semangat pemberantasan korupsi," ujarnya.
?
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku belum mengetahui apakah Prabowo akan hadir dalam peringatan Hakordia di KPK. "Saya enggak tahu (Prabowo hadir atau tidak) yang tahu kan beliau ( Prabowo). Yang tahu kan Paspamres," ucap Tanak.
?
Hakordia 2024 mengangkat tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.
?
Ghufron sebelumnya menyatakan tema itu sesuai dengan arahan Prabowo seusai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Saat itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi.(Pon)





Baca juga:

Markas KPK Disulap Jadi Showroom, Tampilkan Mobil dan Motor yang Dilelang

#KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan dalam Kasus OTT Pemalang, Libatkan Pegawainya
Pegawai KPK diduga memeras Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, terkait penanganan perkara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan dalam Kasus OTT Pemalang, Libatkan Pegawainya
Indonesia
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Ditahan KPK, Cuma Sampaikan Permohonan Maaf
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, resmi ditahan KPK terkait kasus jual beli jabatan. Ia pun hanya irit bicara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Ditahan KPK, Cuma Sampaikan Permohonan Maaf
Indonesia
KPK Sita SK Milik Eko Plt Bupati Sukoharjo dan SK Wabup Sukoharjo
Penyitaan dilakukan setelah pemeriksaan selama 7 jam terhadap Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Sita SK Milik Eko Plt Bupati Sukoharjo dan SK Wabup Sukoharjo
Indonesia
KPK Tahan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro usai OTT, Diduga terkait Jual Beli Jabatan
KPK menangkap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Hal itu terkait kasus jual beli jabatan.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Tahan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro usai OTT, Diduga terkait Jual Beli Jabatan
Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Tersangka Dugaan Jual Beli Jabatan
Tersangka dugaan jual beli jabatan yang juga Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro (191) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Resmi Tetapkan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Tersangka Dugaan Jual Beli Jabatan
Indonesia
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Gubernur Jateng Sebut itu Tindakan Individu
Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Gubernur Jateng Sebut itu Tindakan Individu
Indonesia
Gubernur Jateng Prihatin Bupati Pemalang Terjaring OTT, Tunggu Penjelasan Resmi KPK
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Jateng Prihatin Bupati Pemalang Terjaring OTT, Tunggu Penjelasan Resmi KPK
Indonesia
Lagi-Lagi Bupati Ditangkap KPK, DPR Soroti Biaya Politik Tinggi
Biaya kontestasi yang mahal membuat banyak kepala daerah ingin mencari pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkan.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
Lagi-Lagi Bupati Ditangkap KPK, DPR Soroti Biaya Politik Tinggi
Indonesia
Istri Bupati Pemalang Ikut Dibawa ke KPK Bersama 11 Orang Terkait OTT
Para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Istri Bupati Pemalang Ikut Dibawa ke KPK Bersama 11 Orang Terkait OTT
Indonesia
5 Kepala Daerah Kena OTT, Ini Kata Gubernur Luthfi
Terkait dugaan jual beli jabatan dan gratifikasi yang menjerat Anom Widiyantoro, Ahmad Luthfi meminta semua pihak menunggu penjelasan resmi dari KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
5 Kepala Daerah Kena OTT, Ini Kata Gubernur Luthfi
Bagikan