Prabowo Sepakati PPN Multi Tarif, Ini Kategorinya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 06 Desember 2024
Prabowo Sepakati PPN Multi Tarif, Ini Kategorinya

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Foto: MerahPutih.com/Didik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menyepakati ketetapan multi tarif pada pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini membuka PPN menjadi punya tiga jenjang tarif.

Dasco menyebut tarif pertama yaitu pada barang mewah akan dipatok 12 persen. Kedua, sebagian barang akan dikenakan tarif 11 persen, dan ketiga terdapat barang yang sama sekali tak dikenai PPN.

Hal itu disampaikan Dasco seusai rapat pimpinan DPR bersama tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).

"Ya justru dari hasil diskusi itu kemudian yang kita rilis di media itu hasil diskusi dengan Pak Prabowo, termasuk yang multi tarif ini," ujarnya.

Baca juga:

Alasan Luhut dan Jajaran DEN Setuju PPN 12 Persen Berlaku Januari 2025

Politikus Gerindra itu menjelaskan rencana menjadikan PPN multi tarif merupakan usulan DPR dan Prabowo. Ia menyebut DPR dan Prabowo punya pandangan sama soal kenaikan PPN.

"Ya sebenarnya ada kesamaan pendapat, pada waktu kami mengusulkan ternyata Presiden mempunyai pemikiran yang sama sehingga ini bisa langsung kita koordinasikan," ujarnya.

Dasco mengklaim kedatangan tiga Wamenkeu ke DPR RI menjadi bagian dari hasil pertemuan DPR RI dengan Prabowo. Ia optimistis pemerintah dan DPR sejalan soal kebijakan multi tarif PPN.

Walau demikian, keputusan finalnya akan diketok oleh pemerintah. Sebab, aturan soal kenaikan PPN wajib berlaku pada 1 Januari 2025.

Baca juga:

Prabowo Segera Perintahkan Menkeu Siapkan Kajian PPN Beda Tarif

"Kami berkoordinasi bagaimana itu bisa terimplementasi dengan baik, bagaimana kemudian bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga bagaimana cara menutup kekurangan dari target pendapatan yang seharusnya dapat kalau semua di tarif 12 persen. Alhamdulilah kita sudah ada kesamaan pendapat, kita akan berbuat lebih banyak untuk rakyat dari sisi penerimaan," bebernya.

Di sisi lain, Dasco memandang belum perlu merevisi undang-undang perpajakan sebagai dampak dari rencana pemerintah guna menjalankan kebijakan PPN multi tarif. Pasalnya, tarif dari PPN yang bakal berlaku masih berkisar pada angka yang sesuai dengan aturan yang telah diterapkan pada saat ini.

“Sebenarnya itu tidak perlu, karena kenaikan itu kan range antara 5-12 (persen),” tutupnya. (Pon)

#Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Komisi VII DPR meminta pemerintah mengeluarkan batas harga tiket pesawat. Hal itu demi melindungi industri pariwisata akibat kenaikan harga avtur.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Indonesia
DJP Bakal Pungut PPN Jalan Tol, Menkeu Purbaya Buka Suara soal Rencana Pajak Baru
Rencana PPN jalan tol dalam Renstra DJP menuai perhatian. Menkeu Purbaya menegaskan belum ada kebijakan pajak baru sebelum daya beli membaik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
DJP Bakal Pungut PPN Jalan Tol, Menkeu Purbaya Buka Suara soal Rencana Pajak Baru
Indonesia
PPN Tol Jadi Polemik, Komisi V DPR Desak Pemerintah Tunda Kebijakan
Komisi V DPR meminta wacana PPN jalan tol ditunda atau dibatalkan selama masa konsesi. Hal itu justru bisa menambah pajak baru bagi masyarakat.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
PPN Tol Jadi Polemik, Komisi V DPR Desak Pemerintah Tunda Kebijakan
Indonesia
Kemenkeu Tegaskan PPN Jalan Tol Masih Wacana, Belum Ada Aturan Resmi
Isu PPN jalan tol kini makin menguat. Kementerian Keuangan memastikan, bahwa belum ada aturan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Kemenkeu Tegaskan PPN Jalan Tol Masih Wacana, Belum Ada Aturan Resmi
Indonesia
Rencana PPN Jalan Tol Dikritik DPR, Dinilai Tambah Beban di Tengah Kenaikan BBM
Rencana pemberlakuan PPN jalan tol menuai protes dari Komisi V DPR. Hal itu dinilai hanya menambah beban bagi masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Rencana PPN Jalan Tol Dikritik DPR, Dinilai Tambah Beban di Tengah Kenaikan BBM
Indonesia
Negara Rugi Rp 4 T, Menkeu Purbaya Mau Gerebek Perusahaan Baja China Curangi PPN
Menkeu Purbaya masih enggan membuka nama perusahaan baja asal China nakal itu ke publik
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Negara Rugi Rp 4 T, Menkeu Purbaya Mau Gerebek Perusahaan Baja China Curangi PPN
Indonesia
PPN DTP Ditanggung 100 Persen Sampai 2027, Pasar Properti Dipastikan Kembali Bergeliat
Apalagi, saat ini banyak bank yang sudah melakukan "gimmick" agar masyarakat bisa membeli properti.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
PPN DTP Ditanggung  100 Persen Sampai 2027, Pasar Properti Dipastikan Kembali Bergeliat
Indonesia
Gawat! Menkeu Purbaya Sebut Negara Rugi Rp 70 Triliun jika PPN Turun 1 Persen
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Indonesia bisa rugi Rp 70 triliun jika PPN turun satu persen.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Gawat! Menkeu Purbaya Sebut Negara Rugi Rp 70 Triliun jika PPN Turun 1 Persen
Indonesia
Menkeu Purbaya Bakal Pelajari Tarif PPN yang akan Naik Menjadi 12 Persen
Menkeu menjelaskan bahwa keputusan final mengenai tarif PPN akan bergantung pada kondisi ekonomi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Bakal Pelajari Tarif PPN yang akan Naik Menjadi 12 Persen
Indonesia
Pemerintah Tanggung PPN 6 Persen Tiket Pesawat Mudik Lebaran, Berlaku Mulai 1 Maret
PMK ini berlaku untuk pembelian tiket pada 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Maret 2025
Pemerintah Tanggung PPN 6 Persen Tiket Pesawat Mudik Lebaran, Berlaku Mulai 1 Maret
Bagikan