Prabowo Sepakati PPN Multi Tarif, Ini Kategorinya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 06 Desember 2024
Prabowo Sepakati PPN Multi Tarif, Ini Kategorinya

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Foto: MerahPutih.com/Didik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menyepakati ketetapan multi tarif pada pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini membuka PPN menjadi punya tiga jenjang tarif.

Dasco menyebut tarif pertama yaitu pada barang mewah akan dipatok 12 persen. Kedua, sebagian barang akan dikenakan tarif 11 persen, dan ketiga terdapat barang yang sama sekali tak dikenai PPN.

Hal itu disampaikan Dasco seusai rapat pimpinan DPR bersama tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).

"Ya justru dari hasil diskusi itu kemudian yang kita rilis di media itu hasil diskusi dengan Pak Prabowo, termasuk yang multi tarif ini," ujarnya.

Baca juga:

Alasan Luhut dan Jajaran DEN Setuju PPN 12 Persen Berlaku Januari 2025

Politikus Gerindra itu menjelaskan rencana menjadikan PPN multi tarif merupakan usulan DPR dan Prabowo. Ia menyebut DPR dan Prabowo punya pandangan sama soal kenaikan PPN.

"Ya sebenarnya ada kesamaan pendapat, pada waktu kami mengusulkan ternyata Presiden mempunyai pemikiran yang sama sehingga ini bisa langsung kita koordinasikan," ujarnya.

Dasco mengklaim kedatangan tiga Wamenkeu ke DPR RI menjadi bagian dari hasil pertemuan DPR RI dengan Prabowo. Ia optimistis pemerintah dan DPR sejalan soal kebijakan multi tarif PPN.

Walau demikian, keputusan finalnya akan diketok oleh pemerintah. Sebab, aturan soal kenaikan PPN wajib berlaku pada 1 Januari 2025.

Baca juga:

Prabowo Segera Perintahkan Menkeu Siapkan Kajian PPN Beda Tarif

"Kami berkoordinasi bagaimana itu bisa terimplementasi dengan baik, bagaimana kemudian bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga bagaimana cara menutup kekurangan dari target pendapatan yang seharusnya dapat kalau semua di tarif 12 persen. Alhamdulilah kita sudah ada kesamaan pendapat, kita akan berbuat lebih banyak untuk rakyat dari sisi penerimaan," bebernya.

Di sisi lain, Dasco memandang belum perlu merevisi undang-undang perpajakan sebagai dampak dari rencana pemerintah guna menjalankan kebijakan PPN multi tarif. Pasalnya, tarif dari PPN yang bakal berlaku masih berkisar pada angka yang sesuai dengan aturan yang telah diterapkan pada saat ini.

“Sebenarnya itu tidak perlu, karena kenaikan itu kan range antara 5-12 (persen),” tutupnya. (Pon)

#Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
Viral Pembalut Kena PPN 11 Persen, Indonesia Masih Tertinggal dari Negara Lain?
Pembalut masih kena PPN di Indonesia. Namun, sejumlah negara menggratiskan produk menstruasi.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
Viral Pembalut Kena PPN 11 Persen, Indonesia Masih Tertinggal dari Negara Lain?
Indonesia
Mengapa Pembalut Belum Bebas PPN? Ini Penjelasan dan Aturan yang Berlaku
DJP menegaskan pembalut masih dikenai PPN di Indonesia. Tarif resmi 12 persen, tetapi beban efektifnya setara 11 persen. Simak aturan dan wacana pembebasannya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
Mengapa Pembalut Belum Bebas PPN? Ini Penjelasan dan Aturan yang Berlaku
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Komisi VII DPR meminta pemerintah mengeluarkan batas harga tiket pesawat. Hal itu demi melindungi industri pariwisata akibat kenaikan harga avtur.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Indonesia
DJP Bakal Pungut PPN Jalan Tol, Menkeu Purbaya Buka Suara soal Rencana Pajak Baru
Rencana PPN jalan tol dalam Renstra DJP menuai perhatian. Menkeu Purbaya menegaskan belum ada kebijakan pajak baru sebelum daya beli membaik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
DJP Bakal Pungut PPN Jalan Tol, Menkeu Purbaya Buka Suara soal Rencana Pajak Baru
Indonesia
PPN Tol Jadi Polemik, Komisi V DPR Desak Pemerintah Tunda Kebijakan
Komisi V DPR meminta wacana PPN jalan tol ditunda atau dibatalkan selama masa konsesi. Hal itu justru bisa menambah pajak baru bagi masyarakat.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
PPN Tol Jadi Polemik, Komisi V DPR Desak Pemerintah Tunda Kebijakan
Indonesia
Kemenkeu Tegaskan PPN Jalan Tol Masih Wacana, Belum Ada Aturan Resmi
Isu PPN jalan tol kini makin menguat. Kementerian Keuangan memastikan, bahwa belum ada aturan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Kemenkeu Tegaskan PPN Jalan Tol Masih Wacana, Belum Ada Aturan Resmi
Indonesia
Rencana PPN Jalan Tol Dikritik DPR, Dinilai Tambah Beban di Tengah Kenaikan BBM
Rencana pemberlakuan PPN jalan tol menuai protes dari Komisi V DPR. Hal itu dinilai hanya menambah beban bagi masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Rencana PPN Jalan Tol Dikritik DPR, Dinilai Tambah Beban di Tengah Kenaikan BBM
Indonesia
Negara Rugi Rp 4 T, Menkeu Purbaya Mau Gerebek Perusahaan Baja China Curangi PPN
Menkeu Purbaya masih enggan membuka nama perusahaan baja asal China nakal itu ke publik
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Negara Rugi Rp 4 T, Menkeu Purbaya Mau Gerebek Perusahaan Baja China Curangi PPN
Indonesia
PPN DTP Ditanggung 100 Persen Sampai 2027, Pasar Properti Dipastikan Kembali Bergeliat
Apalagi, saat ini banyak bank yang sudah melakukan "gimmick" agar masyarakat bisa membeli properti.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
PPN DTP Ditanggung  100 Persen Sampai 2027, Pasar Properti Dipastikan Kembali Bergeliat
Bagikan