Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Direktorat Hukun BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman menyatakan pasangan yang di usungnya sangat berkomitmen memperkuat pemberantasan korupsi dan memperkuat kelembagaan KPK.
"Saat KPK dalam tanda kutip under attack, Prabowo dan partainya yang terdepan jangan sampai ada pembahasan di parlemen yang pada akhirnya melemahkan KPK," kata Habiburokhman, Minggu (13/1).
Menurut Habiburokhman saat ini masih ada intervensi kekuasaan kepada KPK hingga tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Untuk itu, ia berjanji jika Prabowo-Sandi terpilih, penguatan kelembagaan KPK akan dilakukan tanpa mengintervensi KPK.
"Bagi KPK memperkuat KPK itu harus digandeng dengan menjamin tidak ada intervensi kekuasaan eksekutif terhadap KPK. Itu dua hal yang harus digandeng di masa pemerintahan pak Prabowo dan pak Sandi nanti," pungkasnya.
Selain itu, pihaknya juga menargetkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik lima poin dalam kurun waktu lima tahun jika Prabowo-Sandi keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2019 mendatang.
Pada 2017, IPK Indonesia mendapat skor 37 atau stagnan dibanding tahun 2016. Dengan skor 37, Indonesia menempati urutan ke-96 dari 180 negara yang disurvei. "Jadi target kita, KPK punya target 2019 50. Kita ingin tingkatkan. Per lima tahun Minimal 5 poin" ucapnya.
Habiburokhman menilai angka IPK Indonesia masih rendah dibanding negara lainnya. Politisi Partai Gerindra ini pun menyindir pihak-pihak yang bangga dengan IPK yang diraih Indonesia saat ini.
"Kita tahu indeks persepsi korupsi kita stagnan di 39 kalau nggak salah. 37 malah dari skor 100. Kalau anak SD, skor 37 bangga itu lucu dan aneh," jelas dia. (Pon)
