Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden Prabowo Subianto optimistis Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai kekuatan yang akan menunjang perekonomian Indonesia pada masa depan nanti.
Prabowo juga memastikan BPI Danantara tetap diluncurkan sesuai jadwal pada tanggal 24 Februari 2025.
"Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita, yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara," kata Presiden, Senin (17/1).
Daya, berarti energi atau kekuatan, sementara Anagata berarti masa depan. Dengan demikian, Danantara berarti energi atau kekuatan untuk tanah air atau Nusantara.
Baca juga:
Prabowo Ungkap Danantara akan Diluncurkan 24 Februari, Pendanaan Awal Capai 20 Miliar Dolar AS
"Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita," ucap Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo pertama kali mengumumkan rencananya meluncurkan Danantara saat berbicara pada World Governments Summit tanggal 14 Februari 2025 dan mengatakan Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.
Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut-sebut mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.
Dana-dana yang dikelola oleh Danantara, kata Presiden, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
Baca juga:
Sementara itu, Presiden Prabowo saat menghadiri acara partainya pada 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Danantara.
"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo.
