Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Tujuh kebijakan pertahanan akan menjadi perhatian utama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pedoman pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara.
Tujuh kebijakan itu diungkapkan Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (20/1).
Baca Juga:
Politikus Demokrat Sarankan Prabowo Jadi Cagub DKI 2024
Menurut Prabowo, yang pertama harus ditingkatkan adalah kesiapan dan profesionalisme pertahanan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme separatisme dan bahaya laten yang ada.
"Lalu soal bencana alam, bantuan kemanusiaan dan tugas-tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya termasuk ancaman chemical, biological, rudal, nuklir dan explosive,” kata Prabowo.
Kedua, memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara di Asia dan negara lainnya. Ini dalam rangka menciptakan saling percaya, membangun kemampuan pertahanan dan profesionalisasi TNI.
"Untuk memperkuat industri pertahanan serta menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri,'' jelas Prabowo.
Baca Juga:
Prabowo Makin Tenar
Pria yang juga Ketua Umum Gerindra ini menekankan, aspek ketiga, yaitu harus mewujudkan pembentukan satuan produksi pada satuan-satuan TNI.
"Dengan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas TNI melalui operasi militer perang, maupun operasi militer selain perang,” ujar Prabowo.
Keempat, harus menyiapkan wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri.
"Khususnya dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi dan sarana prasarana nasional lainnya guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI," jelas mantan kontestan Pilpres 2009, 2014 dan 2019 ini.
Kelima, harus perkuat coastal missile defence system dan coastal surveillance system untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan adanya alur laut kepulauan Indonesia.
Baca Juga:
Gerindra Tegaskan Majunya Prabowo di 2024 Karena Harapan Rakyat Besar
“Keenam, kita harus mewujudkan sinkronisasi penataan ruang pertahanan berupa ruang wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan dan kawasan strategis nasional bagi kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota,” terang Prabowo yang juga purnawirawan jenderal TNI ini.
Ketujuh, harus melaksanakan evaluasi dan perbaikan di seluruh jajaran satuan kerja Kementerian Pertahanan RI dan TNI. “Kita harus berani untuk mewujudkan reformasi dan birokrasi sesuai dengan ruang masing-masing,” tegas Prabowo. (Knu)
