Andika Pratama
MerahPutih.com - Sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto masih belum diumumkan.
Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Fahri Bachmid menyarankan bakal calon presiden Prabowo Subianto, memilih sosok calon wakil presiden dari kalangan teknokrat.
Baca Juga
Resmi Dukung Prabowo, AHY Titip 2 Agenda Perubahan dan Perbaikan
"Cawapres tidak lagi hanya diidentikkan sebagai figur, yang berfungsi untuk sekadar meningkatkan elektabilitas pemilu," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (22/9).
Namun, kata akademisi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, konsep yang ideal adalah calon presiden yang berani mengembalikan serta mendudukkan pranata wakil presiden, sesuai derajat konstitusionalnya berdasarkan UUD 1945.
"Menentukan cawapres yang sesuai dengan kebutuhan negara, dan tidak semata-mata ”ban serep”, karena tugas konstitusional negara ke depan akan semakin kompleks, lebih berat dan menantang," ucapnya.
Baca Juga
Demokrat Resmi Deklarasikan Dukungan terhadap Prabowo Subianto
Dia menyarankan agar Prabowo memilih sosok cawapres yang teknokratis, seorang intelektual, cendikiawan yang menguasai aspek ketatanegaraan serta kepemerintahan.
Menurut dia, secara konvensional praktik pengisian jabatan wapres dengan konsep "meritokrasi" pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Seperti Dwitunggal Soekarno-Hatta di mana Soekarno berperan sebagai "solidarity maker" di awal kemerdekaan dan Hatta berperan sebagai ”administrator” negara.
Dia mencontohkan sosok yang dapat dipertimbangkan Prabowo Subianto sebagai cawapres adalah Profesor Yusril Ihza Mahendra. Fahri menjelaskan Yusril seorang teknokratis sejati, yang dapat memainkan peran-peran konstitusionalnya sebagai wakil presiden.
Yusril kata dia, akan fokus pada mengurus dan menata negara, membangun sistem yang kuat, menata birokrasi serta bagaimana membenahi mekanisme dan sistem ketatanegaraan yang ada saat ini.
"Urusan yang demikian ini tentunya membutuhkan peran seorang wapres yang mumpuni, yang menguasai teknis hukum tata negara, membutuhkan seorang cendekiawan yang andal, agar konsolidasi demokrasi tetap berada pada rel yang benar," pungkasnya. (*)
Baca Juga
Resmi Didukung Demokrat, Prabowo: Kita Mampu Gapai Cita-Cita Bersama
