PPP Masih Gamang Gabung Koalisi Prabowo-Gibran


Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono. (Dok. PPP)
MerahPutih.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menyatakan bahwa partainya belum memutuskan sikap politik apakah menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebab, keputusan strategis PPP seperti itu harus melalui forum musyawarah kerja nasional (mukernas) atau rapat pimpinan nasional (rapimnas).
Baca juga:
Mantan Politikus PPP Ikut Jadi Hakim Sidang Sengketa Pileg PPP
"Setiap keputusan yang strategis bagi PPP itu harus melalui forum mukernas atau rapimnas," kata Mardiono di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4).
Mardiono juga menyatakan bahwa partainya juga belum membicarakan kemungkinan mendapatkan kursi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini lantaran PPP masih fokus menghadapi sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami belum berpikir itu, kami juga belum mengadakan rapat-rapat menuju ke arah itu," tutur Mardiono.
Sejauh ini PPP belum berencana bertemu dengan Prabowo meski Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah lebih dulu bertemu presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Gerindra itu.
Baca juga:
"Kalau untuk bertemu secara langsung dalam konteks untuk meng-arrange waktu tertentu itu adalah belum, tapi kalau untuk komunikasi politik ya tentu kami tidak berhenti," ucap dia. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Momen Akrab Presiden Prabowo Terima Kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa

Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik

Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur

Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'

Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung

Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi

Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
