PPP Bantah Dukung Jokowi Beri Grasi Kepada Ahok

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 31 Maret 2018
PPP Bantah Dukung Jokowi Beri Grasi Kepada Ahok

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Foto: MP/Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah telah mendorong Presiden Jokowi untuk memberikan grasi kepada terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Berdasarkan pemberitaan salah satu media online suaranasional.com disebut "PPP Dukung Presiden Jokowi Berikan Grasi Kepada Ahok."

"Saya tidak pernah bertemu atau dihubungi baik secara tatap muka maupun via telehone, sms, WA atau bentuk komunikasi lainnya oleh wartawan suaranasional.com," kata Arsul melalui keterangan persnya, Jumat (30/3).

Diakuinya, memang ada wartawan di DPR yang mewawancarainya terkait hal tersebut, hanya saja dia mengatakan tidak menyatakan dukungan terkait grasi kepada Ahok.

"Ada wartawan bertanya kepada saya soal upaya hukum apakah yang masih bisa dilakukan Ahok setelah PK-nya ditolak. Maka saya menjawab, bahwa Ahok sudah tidak memiliki upaya hukum apapun lagi, kecuali grasi, tetapi dengan grasi berarti Ahok akui kesalahannya melakukan penodaan agama Islam dan mohon ampun kepada Presiden," ujar Arsul.

Menurut Anggota Komisi III DPR ini jawaban tersebut bersifat normatif bagi orang yang belajar hukum.

"Tidak ada sedikitpun kalimat kepada wartawan manapun yang mengindikasikasikan bahwa PPP dukung Presiden berikan grasi kepada Ahok. Namun oleh media tersebut tampaknya di-framing- sedemikian rupa untuk memojokkan PPP," tukas dia.

Terkait pemberitaan ini, lanjutnya, PPP belum bersikap dan masih mencermati. "Masih kami pelajari dulu," pungkasnya. (Fdi)

#DPP PPP #Basuki Tjahaja Purnama #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Pemerintah tidak akan mengintervensi, bahkan ia berharap kedua pihak tidak meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Bagikan