Headline

Posisi Ketua Umum Partai Tentukan Calon yang Berlaga di Pemilu 2024

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 04 Juli 2019
 Posisi Ketua Umum Partai Tentukan Calon yang Berlaga di Pemilu 2024

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai posisi ketua umum partai punya peran strategis dalam Pemilu 2024 nanti (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai meski masih lama, kontestasi Pemilu 2024 sudah terasa gaungnya. Pasalnya, saat itulah merupakan kontestasi tokoh-tokoh baru, tanpa petahana yang kembali maju.

Pengajar Universitas Al-Azhar Jakarta ini menilai, dinamika Parpol juga berubah salah satunya posisi ketua umum.

"Dengan menjadi ketum parpol, harapan bisa menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Biasanya itu yang menjadi target ketum. Seandainya tidak bisa mencalonkan diri pun, ketum parpol sangat dibutuhkan karena bisa menjadi king maker untuk menentukan siapa capres dan cawapres dari partainya," terang Ujang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/7).

Dalam konteks ini, kata Ujang, bisa dipahami jika sekarang mulai terjadi dinamika internal di tubuh beberapa parpol dengan dorongan pergantian ketua umum melalui forum tertinggi partai.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Perebutan posisi ketua umum ini, kata dia, lebih pada untuk mendapatkan posisi strategis untuk pemilu 2024.

"Meskipun pergantian ketum ini juga bisa dipicu oleh alasan lain seperti perolehan suara partai yang tidak sesuai target di pileg 2019 atau karena ada mekanisme rutin lima tahunan di tubuh parpol," ungkap dia.

Partai Demokrat dinilai, masih stabil karena trah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih kuat.

Menurut dia, posisi SBY masih kuat dan belum ada figur lain yang mempunyai kapasitas yang sama dengan SBY.

BACA JUGA: Andre Rosiade: Kemungkinan Besar Bang Sandi akan Kembali ke Gerindra

Soal Rekonsiliasi, Jokowi Harus Rangkul Prabowo

"Jadi Demokrat memang sepertinya masih membutuhkan SBY. Masih banyak pendukung SBY di Demokrat dan pendukungnya lebih banyak dan lebih loyal dari pada yang mengkritik dan mendesaknya mundur," jelas Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, dinamika internal Golkar akan kencang karena banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menentukan posisi ketum parpol.

"Sekarang yang muncul calon ketumnya adalah Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Nanti, tinggal lihat nanti arah dukungan para senior Golkar dan berbagai elemen di Partai Golkar," tutupnya.(Knu)

#Pengamat Politik #Partai Golkar #Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Pemerintah menyiapkan strategi diskon besar untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Harbolnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Bagikan