Headline

Posisi Ketua Umum Partai Tentukan Calon yang Berlaga di Pemilu 2024

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 04 Juli 2019
 Posisi Ketua Umum Partai Tentukan Calon yang Berlaga di Pemilu 2024

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai posisi ketua umum partai punya peran strategis dalam Pemilu 2024 nanti (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai meski masih lama, kontestasi Pemilu 2024 sudah terasa gaungnya. Pasalnya, saat itulah merupakan kontestasi tokoh-tokoh baru, tanpa petahana yang kembali maju.

Pengajar Universitas Al-Azhar Jakarta ini menilai, dinamika Parpol juga berubah salah satunya posisi ketua umum.

"Dengan menjadi ketum parpol, harapan bisa menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Biasanya itu yang menjadi target ketum. Seandainya tidak bisa mencalonkan diri pun, ketum parpol sangat dibutuhkan karena bisa menjadi king maker untuk menentukan siapa capres dan cawapres dari partainya," terang Ujang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/7).

Dalam konteks ini, kata Ujang, bisa dipahami jika sekarang mulai terjadi dinamika internal di tubuh beberapa parpol dengan dorongan pergantian ketua umum melalui forum tertinggi partai.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Perebutan posisi ketua umum ini, kata dia, lebih pada untuk mendapatkan posisi strategis untuk pemilu 2024.

"Meskipun pergantian ketum ini juga bisa dipicu oleh alasan lain seperti perolehan suara partai yang tidak sesuai target di pileg 2019 atau karena ada mekanisme rutin lima tahunan di tubuh parpol," ungkap dia.

Partai Demokrat dinilai, masih stabil karena trah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih kuat.

Menurut dia, posisi SBY masih kuat dan belum ada figur lain yang mempunyai kapasitas yang sama dengan SBY.

BACA JUGA: Andre Rosiade: Kemungkinan Besar Bang Sandi akan Kembali ke Gerindra

Soal Rekonsiliasi, Jokowi Harus Rangkul Prabowo

"Jadi Demokrat memang sepertinya masih membutuhkan SBY. Masih banyak pendukung SBY di Demokrat dan pendukungnya lebih banyak dan lebih loyal dari pada yang mengkritik dan mendesaknya mundur," jelas Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, dinamika internal Golkar akan kencang karena banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menentukan posisi ketum parpol.

"Sekarang yang muncul calon ketumnya adalah Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Nanti, tinggal lihat nanti arah dukungan para senior Golkar dan berbagai elemen di Partai Golkar," tutupnya.(Knu)

#Pengamat Politik #Partai Golkar #Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Lifestyle
Dari Istana ke Dunia Sastra, SBY Rilis Novel Perdana 'Diana Memang Manja'
Proses penulisan novel ini berlangsung di tengah berbagai kesibukan dan perjalanan SBY ke sejumlah negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
Dari Istana ke Dunia Sastra, SBY Rilis Novel Perdana 'Diana Memang Manja'
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Bagikan