Headline

Populer, Kader PKS Suhaimi Berpeluang Besar Jadi Pengganti Sandiaga Uno

Eddy FloEddy Flo - Senin, 05 November 2018
Populer, Kader PKS Suhaimi Berpeluang Besar Jadi Pengganti Sandiaga Uno

Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (kanan) (Foto: DPW PKS Jakarta)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta tengah menggodok sejumlah kadernya untuk disodorkan sebagai kandidat calon wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno. Hingga saat ini, tercatat empat nama yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test internal partai.

Menurut Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, dari mekanisme internal berupa fit and proper test tersebut akan ditentukan dua nama atau kandidat yang diajukan kepada DPRD DKI Jakarta. Nantinya, dua kandidat itu akan memperebutkan suara dari DPRD DKI Jakarta untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Iya betul bisa sangat mungkin. bisa jadi nambah 3 atau 4 bisa sangat mungkin. Tapi intinya nanti yanh dikirimkan ke DPRD kan cuman 2, berarti fit and proper dulu," kata Syakir di DPD Partai Gerindra, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Abdurrahman Suhaimi
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Dari internal PKS, nama kandidat suksesor Sandiaga Uno akan akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat ini. Salah satu kriteria sang kandidat yakni sudah dikenal masyarakat atau kader yang populer.

"Insyaallah dalam waktu segera. kan dalam waktu segera kita akan mempublish sejumlah nama yang kita usulkan. paling tidak nama itukan sudah mulai populer," jelasnya.

Dari kriteria kader tersebut, Syakir Purnomo menunjuk Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi berpeluang jadi kandidat yang dijagokan. Pasalnya, Suhaimi sudah lama berkecimpung di politik dan telah dikenal warga Jakarta.

"Bisa juga disebut nama Abdurrahman Suhaimi sangat mungkin, "cetus Syakir Purnomo.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Prabowo Janji Tak Akan Impor, Kubu Jokowi: Mustahil Direalisasikan dan Tidak Mungkin

#Sandiaga Uno #DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan