Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah

Kapolri Resmikan 32 SPPG dan Groundbreaking 27 SPPG Polri di Jawa Tengah. Foto: Dok. Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan Groundbreaking 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sekaligus meresmikan 32 SPPG milik Polda Jawa Tengah (Jateng), Jumat (17/10).

Sigit menegaskan, Polri sejak awal terus berkomitmen untuk mengawal seluruh kebijakan dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sehingga total SPBG Polri yang ada di Jawa Tengah jumlahnya 100. Jadi SPPG di polda Jawa Tengah adalah yang terbanyak di semua polda yang ada," kata Sigit.

Sampai saat ini, Polri telah memiliki 672 SPPG dengan total estimasi penerima manfaat mencapai 2.352.000 orang serta menyerap 33.600 tenaga kerja.

Baca juga:

Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis

Berdasarkan SPPG tersebut, sebanyak 159 SPPG telah beroperasi, kemudian 115 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan operasional. Lalu, 371 SPPG dalam tahap pembangunan dan 27 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking.

“Ke depannya, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG,” kata Sigit.

Pada kegiatan ini, dilakukan pula peresmian 32 SPPG di wilayah Polda Jateng. SPPG itu diproyeksikan mampu mengcover 97.622 penerima manfaat dan menyerap 1.541 tenaga kerja.

"Harapan kami dari SPBG yang dibangun oleh polda Jawa Tengah ini bisa memberikan manfaat kepada 400 ribu orang dan memberikan lapangan kerja kepada 5 ribu orang," ujar Sigit.

Baca juga:

SPPG Tak Sanggup Jangkau Siswa di Pelosok 3T, DPR Usulkan Solusinya

Bicara soal SPPG, Sigit menginstruksikan seluruh dapur yang dikelola Polri benar-benar memperhatikan seluruh standar operasional prosedur (SOP), dalam menyiapkan makanan untuk para penerima manfaat.

Tujuannya agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan.

"Ini juga menjadi bagian SOP yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa setelah makan, anak-anak kita dalam kondisi yang baik," ucap Sigit.

Dia juga meminta petugas untuk rutin menanyakan kondisi makanan serta yang mereka harapkan.

“Sehingga setiap hari kita bisa melakukan kontrol untuk memastikan bahwa SPPG kita, makanan yang kita sajikan, semua dalam kondisi baik dan sesuai dengan harapan dari anak-anak kita," tutup Sigit. (knu)

#SPPG #Polri #Makan Bergizi Gratis #Polda Jawa Tengah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Badan Gizi Nasional (BGN) merealisasikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp139,77 triliun per 16 September 2026, sambil mengeksekusi refocusing penerima manfaat
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Indonesia
Keracunan Makanan Jadi Tantangan MBG, BGN Perjelas Aturan Penanggung Jawab
Regulasi MBG harus mampu menjawab persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
Keracunan Makanan Jadi Tantangan MBG, BGN Perjelas Aturan Penanggung Jawab
Indonesia
BGN Perketat Data Penerima MBG, Sekolah Internasional dan Mandiri Finansial tak lagi Jadi Sasaran
Sebanyak 1.653 satuan pendidikan kemudian dikeluarkan dari daftar penerima program.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
BGN Perketat Data Penerima MBG, Sekolah Internasional dan Mandiri Finansial tak lagi Jadi Sasaran
Indonesia
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
BGN mencoret 1.653 sekolah dari penerima MBG. Kini, Maluku dan Papua masuk prioritas.
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
Indonesia
Polri: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Senjata Baru Lawan Koruptor
Kortastipidkor Polri mendukung rencana DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026 untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Polri: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Senjata Baru Lawan Koruptor
Indonesia
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Komisi IX DPR meminta BGN melakukan investigasi kasus keracunan MBG. Sebab, kasus tersebut melonjak.
Soffi Amira - Kamis, 10 September 2026
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Indonesia
DPR Desak Biaya Pengobatan Siswa Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab BGN, Sampai Sembuh Total
Biaya pengobatan tidak semestinya dibebankan kepada keluarga apabila gangguan kesehatan tersebut terbukti merupakan dampak dari pelaksanaan program MBG.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
DPR Desak Biaya Pengobatan Siswa Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab BGN, Sampai Sembuh Total
Indonesia
Legislator Minta Badan POM Perketat Pengawasan Keamanan Pangan Program MBG
Pelaksanaan MBG tidak boleh hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Legislator Minta Badan POM Perketat Pengawasan Keamanan Pangan Program MBG
Indonesia
Bareskrim Ungkap Sindikat Pornografi Modus Live Streaming di TikTok, Berujung ke Aplikasi Tevi
Para pelaku memanfaatkan fitur siaran langsung untuk membangun jumlah penonton dan interaksi.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Bareskrim Ungkap Sindikat Pornografi Modus Live Streaming di TikTok, Berujung ke Aplikasi Tevi
Indonesia
BGN Larang Susu Kental Manis Masuk Menu MBG
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan menu susu bersifat tambahan yang ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita di atas dua tahun, serta peserta didik.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
BGN Larang Susu Kental Manis Masuk Menu MBG
Bagikan