Polri Gandeng PBNU dan Kemenag Gelar 1 Juta Vaksinasi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 21 April 2022
Polri Gandeng PBNU dan Kemenag Gelar 1 Juta Vaksinasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: MP/Div Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Agama (Kemenag) menggelar program satu juta vaksinasi booster, Kamis (21/4).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Menag Yaqut Cholil Qoumas pun turut meninjau langsung program yang dilakukan secara serentak se-Indonesia melalui kantor pusat PBNU.

Baca Juga

Pemprov DKI Minta Pemudik Tak Manipulasi Vaksin Booster

"Hari ini dari kerja sama yang ada tadi disampaikan, kita bisa tembus diangka 1,3 juta," kata Sigit yang mengenakan peci hitam ini.

Program vaksinasi ini, kata Sigit juga untuk menjawab bahwa ada keraguan pada saat puasa apakah boleh vaksin atau tidak, tentunya kegiatan hari ini menjadi jawaban bahwa bisa.

Pada kesempatan ini, Kapolri mengatakan bahwa pandemi COVID-19 belum selesai. Di beberapa negara khususnya Tiongkok saat ini terjadi lonjakan dan sedang dilakukan lockdown.

Sementara Indonesia saat ini dengan kondisi pertumbuhan vaksin yang ada, positivity rate-nya di bawah 1 persen. Maka dilaksanakan pelonggaran aktivitas dan pemerintah memutuskan tahun ini bisa dilaksanakan mudik.

Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pasca dari hari raya selalu terjadi kenaikan angka COVID-19. Untuk itu, ia mengimbau seluruh masyarakat yang belum vaksin booster untuk segera melaksanakan.

"Kita sudah sepakat jika masyarakat animonya tinggi maka program pelaksanaan vaksinasi booster dilaksanakan sampai H-1, apakah itu dilaksanakan siang hari atau setelah salat tarawih," ujarnya.

Baca Juga

Gerai Vaksinasi Booster Bakal Dibuka di Terminal Kampung Rambutan

Selain program vaksinasi booster serentak yang bekerja sama dengan PBNU dan Kemenag, mantan Kabareskrim Polri ini juga menuturkan pihaknya juga akan menyiapkan gerai-gerai vaksin di setiap pos saat pelaksanaan mudik nanti.

Kapolri menyebut vaksinasi merupakan upaya untuk membangun imunitas dan saling menjaga agar tidak ada lonjakan kasus COVID-19 pasca pelaksanaan mudik tahun ini.

Selain vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini juga meminta masyarakat yang akan mudik untuk mengatur jadwal keberangkatan dan jalur yang akan dilewati. Hal ini penting dilakukan agar tak terjadi kemacetan yang cukup panjang.

"Mari kita jaga bersama, sehingga mudik kali ini menjadi mudik yang sehat dan mudik yang nyaman," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pelaksanaan program satu juta vaksin booster diselenggarakan di seluruh kantor NU mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan.

"Yang vaksin tidak akan ditanya anggota NU atau tidak," katanya. (Knu)

Baca Juga

PBNU Gelar Vaksinasi Booster Bagi 1 Juta Warga Jelang Lebaran

#Polri #Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #PBNU #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - 1 jam, 27 menit lalu
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan