Polri Gandeng PBNU dan Kemenag Gelar 1 Juta Vaksinasi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 21 April 2022
Polri Gandeng PBNU dan Kemenag Gelar 1 Juta Vaksinasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: MP/Div Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Agama (Kemenag) menggelar program satu juta vaksinasi booster, Kamis (21/4).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Menag Yaqut Cholil Qoumas pun turut meninjau langsung program yang dilakukan secara serentak se-Indonesia melalui kantor pusat PBNU.

Baca Juga

Pemprov DKI Minta Pemudik Tak Manipulasi Vaksin Booster

"Hari ini dari kerja sama yang ada tadi disampaikan, kita bisa tembus diangka 1,3 juta," kata Sigit yang mengenakan peci hitam ini.

Program vaksinasi ini, kata Sigit juga untuk menjawab bahwa ada keraguan pada saat puasa apakah boleh vaksin atau tidak, tentunya kegiatan hari ini menjadi jawaban bahwa bisa.

Pada kesempatan ini, Kapolri mengatakan bahwa pandemi COVID-19 belum selesai. Di beberapa negara khususnya Tiongkok saat ini terjadi lonjakan dan sedang dilakukan lockdown.

Sementara Indonesia saat ini dengan kondisi pertumbuhan vaksin yang ada, positivity rate-nya di bawah 1 persen. Maka dilaksanakan pelonggaran aktivitas dan pemerintah memutuskan tahun ini bisa dilaksanakan mudik.

Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pasca dari hari raya selalu terjadi kenaikan angka COVID-19. Untuk itu, ia mengimbau seluruh masyarakat yang belum vaksin booster untuk segera melaksanakan.

"Kita sudah sepakat jika masyarakat animonya tinggi maka program pelaksanaan vaksinasi booster dilaksanakan sampai H-1, apakah itu dilaksanakan siang hari atau setelah salat tarawih," ujarnya.

Baca Juga

Gerai Vaksinasi Booster Bakal Dibuka di Terminal Kampung Rambutan

Selain program vaksinasi booster serentak yang bekerja sama dengan PBNU dan Kemenag, mantan Kabareskrim Polri ini juga menuturkan pihaknya juga akan menyiapkan gerai-gerai vaksin di setiap pos saat pelaksanaan mudik nanti.

Kapolri menyebut vaksinasi merupakan upaya untuk membangun imunitas dan saling menjaga agar tidak ada lonjakan kasus COVID-19 pasca pelaksanaan mudik tahun ini.

Selain vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini juga meminta masyarakat yang akan mudik untuk mengatur jadwal keberangkatan dan jalur yang akan dilewati. Hal ini penting dilakukan agar tak terjadi kemacetan yang cukup panjang.

"Mari kita jaga bersama, sehingga mudik kali ini menjadi mudik yang sehat dan mudik yang nyaman," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pelaksanaan program satu juta vaksin booster diselenggarakan di seluruh kantor NU mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan.

"Yang vaksin tidak akan ditanya anggota NU atau tidak," katanya. (Knu)

Baca Juga

PBNU Gelar Vaksinasi Booster Bagi 1 Juta Warga Jelang Lebaran

#Polri #Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #PBNU #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Lifestyle
PDPI Beberkan Dosa-Dosa Gaya Hidup Pemicu ISPA dan Cara Menghindarinya Tanpa Ribet
Secara umum, kalau makanan cukup bergizi maka sudah baik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
PDPI Beberkan Dosa-Dosa Gaya Hidup Pemicu ISPA dan Cara Menghindarinya Tanpa Ribet
Indonesia
Kapolri Ajak Ojol Jadi Cepu Polisi, Massanya Tersebar di Mana-Mana
Keberadaan pengemudi ojol yang tersebar di berbagai titik kota dapat menjadi aset penting dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Kapolri Ajak Ojol Jadi Cepu Polisi, Massanya Tersebar di Mana-Mana
Indonesia
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Polri kini sudah memiliki 672 SPPG. Namun, SPPG Polri yang paling banyak berada di Jawa Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Indonesia
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Ahli Gizi mengatakan, bahwa SPPG Polri bisa menjadi role model dalam program MBG.
Soffi Amira - Kamis, 16 Oktober 2025
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Indonesia
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Masalah-masalah etik masih terjadi di tubuh Polri
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Indonesia
PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren
Yahya menekankan pentingnya persatuan umat dalam menghadapi berbagai musibah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren
Indonesia
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Pelaku meminta tebusan 30.000 dolar Amerika Serikat yang dibayarkan ke alamat bitcoin
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Indonesia
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Publikasi yang masif bukan hanya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Indonesia
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Menurutnya, aparat kepolisian justru menjadi pihak yang paling rentan bersinggungan langsung dengan kejahatan dan ancaman fisik di lapangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Bagikan