Polres Banjar Razia Toko Obat Guna Cegah Peredaran PCC

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Minggu, 17 September 2017
Polres Banjar Razia Toko Obat Guna Cegah Peredaran PCC

Ilustrasi. (ANTARA/Wahdi Septiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jajaran Kepolisian Resor Banjar, Kalimantan Selatan melaksanakan razia sejumlah toko obat guna mencegah peredaran obat keras jenis Paracetamol, Cafein, Carisoprodol (PCC).

"Kami mengantisipasi kemungkinan beredarnya obat jenis PCC di masyarakat melalui razia ke sejumlah toko obat," ujar Kapolres Banjar AKBP Takdir Mattanete di Martapura, Minggu (17/9).

Disebutkan, razia dilakukan untuk mencegah peredaran obat PCC sehingga tidak jatuh puluhan korban seperti yang terjadi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, hasil razia baik yang dilakukan personel Polres Banjar di pusat kota Martapura maupun wilayah hukum polsek jajaran, tidak ditemukan adanya obat berbahaya tersebut.

Ditekankan, meski pun hasil razia tidak ditemukan tetapi pihaknya terus mewaspadai kemungkinan peredaran obat keras yang bisa membuat pemakai seperti orang gila itu.

"Kami sudah perintahkan personel untuk meningkatkan kewaspadaan agar peredaran obat jenis PCC tidak sampai masuk Kabupaten Banjar karena dampak buruk yang ditimbulkannya," ucapnya.

Menurut dia, pihaknya juga sudah memerintahkan personel Satuan Binmas maupun personel polsek jajaran untuk gencar menyosialisasikan bahaya obat PCC agar tidak dikonsumsi masyarakat.

"Setiap personel kami minta untuk menyosialisasikan bahaya obat PCC agar masyarakat mengetahui dan tidak ikut mengonsumsi karena besarnya bahaya obat keras itu," pesan dia.

Kapolres juga meminta dukungan masyarakat untuk bersama-sama dalam mencegah peredaran obat penenang yang tergolong obat keras dan sudah dilarang peredarannya sejak 2013 itu.

"Langkah yang kami lakukan tidak akan berhasil tanpa bantuan masyarakat sehingga kami meminta informasi dan laporan yang tentu akan ditindaklanjuti personel di lapangan," katanya.

Dikatakan, masyarakat diharapkan ikut mengawasi dan melakukan kontrol terhadap pergaulan anak-anak mereka sehingga tidak ikut-ikutan apalagi sampai mengonsumsi obat keras itu. (*)

Sumber: ANTARA

#PCC #PCC Kendari #Polisi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Jika terbukti melanggar, nantinya Aiptu Ikhwan akan disanksi sesuai aturan yang ada.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Indonesia
Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice
anggota Komisi III DPR RI Rikwanto juga meminta agar kasus ini dihentikan karena menurutnya, tidak ada kasus lalu lintas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice
Indonesia
Polisi Bidik Rekam Medis Lula Lahfah, RS Pondok Indah Diperiksa
Total sudah ada sekitar 10 saksi yang diperiksa polisi hingga saat ini, termasuk terhadap RS Pondok Indah (RSPI) untuk menelusuri rekam medis Lula Lahfah .
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Polisi Bidik Rekam Medis Lula Lahfah, RS Pondok Indah Diperiksa
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden
Listyo memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan tersebut walaupun ditawari oleh beberapa orang untuk menjadi Menteri Kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Layanan 110 Dipercepat, Kapolri Ungkap Standar Respons ala PBB
Kapolri Listyo Sigit menyebut layanan darurat Polri 110 kini ditargetkan merespons panggilan maksimal 10 detik dan tiba di TKP dalam 10 menit.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Layanan 110 Dipercepat, Kapolri Ungkap Standar Respons ala PBB
Indonesia
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Revisi UU Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026, namunrevisi UU ASN belum menjadi agenda pembahasan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Indonesia
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
MK menegaskan anggota Polri aktif secara hukum dimungkinkan menduduki jabatan sipil sepanjang berlandaskan ketentuan dalam UU Polri.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
Indonesia
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Polri memastikan, bahwa layanan contact center 110 bisa diakses secara gratis. Masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut selama 24 jam.
Soffi Amira - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Indonesia
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah Ditetapkan Tersangka, Polisi Sebut Ada Unsur Kelalaian
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebutkan, ada unsur kelalaian dalam kejadian yang menewaskan pelatih Valencia itu.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah Ditetapkan Tersangka, Polisi Sebut Ada Unsur Kelalaian
Bagikan