Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Golkar, Ricky Rachmadi buka suara menanggapi kabar partainya akan dijerat dengan Undang-Undang Korporasi terkait kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1.
Ricky menegaskan bahwa partai politik bukan perusahaan, sehingga tak bisa dijerat dengan Undang-Undang (UU) Korporasi.
"Partai bukan perusahaan jadi tak bisa dijerat dengan UU Korporasi," ujar Ricky dalam keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Kamis (6/9).
Menurut Ricky, tindak pidana korporasi tidak bisa masuk ke ranah partai. "Karena tindak pidana korporasi untuk suatu perusahaan yang bersifat ranah privat tidak bisa digunakan untuk partai politik," jelas dia.
Sebab, kata dia, parpol bukan korporasi, dan hanya tunduk pada Undang-Undang Parpol. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa menggunakan atau menjerat pengurus parpol dengan menggunakan aturan tindak pidana korporasi.
Ricky menjelaskan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, mengatur bahwa korporasi ditujukan pada perusahan, sehingga tak bisa digunakan untuk parpol.
Tindak pidana korupsi korporasi, sambung Ricky, pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Perma ini disusun oleh MA didasari komunikasi dan konsultasi hukum dengan sejumlah instansi dan aparat hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI (Polri) dan PPATK.
"Perma ini mengatur tentang sebuah korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, maka penegak hukum meminta pertanggungjawaban hukum kepada seseorang yang tercatat pada akta korporasi sebagai pertanggungjawabannya.Misal direktur utama dan atau dewan direksi," paparnya.
Sementara itu, imbuh Ricky, korporasi yang diduga melakukan tindak pidana hanya dikenakan hukuman denda, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu diatur dalam pasal 23 hingga pasal 26 Perma Nomor 13/2016. "Kalau korporasi itu tidak dapat membayar hukuman denda yang telah ditetapkan, maka aparat berhak menyita aset aset korporasi tersebut untuk dilelang," ungkap dia.
Dalam Perma tersebur juga tertuang bahwa korporasi adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum beradasarkan UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
"Ada pun Partai Golkar diatur dalam UU Partai Politik sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011," pungkasnya.
UU Parpol menyebut bahwa parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara. Namun, UU itu juga menyebut parpol harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum. (Pon)
