Zulfikar Sy
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menilai, pelibatan militer secara langsung dalam menangani terorisme sama artinya mengkhianati amanat reformasi.
Pasalnya, menurut Charles, reformasi sudah mengamanatkan supremasi sipil dan Undang-Undang Terorisme No 15 Tahun 2003 merupakan produk dari reformasi.
"Apabila kita kembali melibatkan TNI dalam hal pemberantasan terorisme secara menyeluruh, maka kita akan mengkhianati amanat reformasi yang sudah kita sepakati bersama," ujar Charles usai diskusi bertajuk "Dinamika Gerakan Terorisme dan Polemik Revisi UU Anti-Terorisme" di Auditorium Nurkholis Madjid, Universitas Paramadina, Rabu (31/5).
Anggota Komisi I DPR ini menuturkan, Indonesia sudah memilih untuk menggunakan model penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan terorisme.
"Sehingga apabila kita kembali melibatkan TNI dalam hal pemberantasan terorisme secara menyeluruh, kita meninggalkan pola penegakkan hukum," tuturnya.
Charles memaparkan, TNI hanya boleh dilibatkan berdasarkan keputusan politik negara seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang TNI.
"Terkait aksi-aksi teror, bom di Kampung Melayu, bom panci, saya rasa pihak penegak hukum adalah pihak yang paling kompeten yang bisa menangani kasus tersebut," paparnya.
Namun, lanjunya, apabila ada aksi separatis yang mengancam kedaulatan negara, maka berdasarkan keputusan presiden selaku panglima tertinggi, TNI bisa dilibatkan dalam menumpas gerakan tersebut.
"Tapi apabila masih dalam lingkup aksi-aksi terorisme saya rasa pihak penegak hukum bisa menanganinya," pungkas Charles. (Pon)
Baca juga berita terkait penanganan terorisme di Indonesia dalam artikel: Pelibatan TNI Dalam RUU Anti-Terorisme Dinilai Langkah Mundur Reformasi
