Politisi PDIP: Kritikan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi Kurang Wajar

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Sabtu, 31 Januari 2015
Politisi PDIP: Kritikan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi Kurang Wajar

Politisi PDIP, Effendi Simbolon (tengah) bersama Politisi Golkar, Nurul Arifin (kiri) dan Mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad (Foto: antarafoto)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Politik - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon adalah kader PDIP yang paling keras melontarkan kritikan terhadap Presiden Jokowi. Belum lama ini misalnya, Effendi mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang cukup tepat bagi siapapun yang mau menurunkan Presiden Jokowi dari tahta kekuasaan.

Menanggapi pendapat Effendi itu, Hamid Basyaib, salah seorang kader PDIP, mengatakan bahwa apa yang dikatakan Effendi tersebut merupakan kritikan yang kurang tepat karena Jokowi adalah kader dan diusung oleh PDIP sebagai Capres bergendengan Jusuf Kalla sebagai Cawapres yang memenangkan Pilpres.

"Buat saya, itu kurang wajar. Tapi saya kan enggak melihat itunya, backgroundnya, buat saya itu kurang wajar dan mestinya perlu dirumuskan dengan cara-cara yang lebih baik," kata Hamid usai menjadi pembicara diskusi di restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1).

Saat ditanya apakah Effendi Simbolon perlu mendapatkan sanksi, Hamid menyerahkan kepada pucuk pimpinan PDI Perjuangan sendiri. Jika ada sanksi kepada Effendi, kata Hamid, hal itu lebih pada pemberian sanksi pendisiplinan biasa dalam partai politik sebagai organisasi modern.

"Jika puncak pimpinan partai menganggap itu tidak layak, itu perlu ditegur. Itu pendisiplinan biasa dalam parpol, organisasi modern. Ini bukan saya benci pribadi," kata dia.

Seperti diketahui, Effendi melontarkan pendapat pemerintahan Jokowi-JK mengandung banyak celah. Dengan begitu, kata Efendi, siapapun yang hendak dan berniat menggulingkan Jokowi adalah waktu yang cukup tepat untuk saat ini. Jika Jokowi turun, Effendi juga menginginkan Jusuf Kalla sebagai Wapres juga harus diturunkan. (hur)

 

 

BERITA LAINNYA:

Politisi PDI-Perjuangan Sebut Konflik Polri vs KPK Politis

Jokowi Berada di Posisi Dilematis

 

 

#Effendy Simbolon #Presiden Jokowi #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Indonesia
Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo
“Dalam rapat yang digelar Jumat malam dihadiri anggota dewan, Pengurus DPC dan PAC, saya dipilih menjadi Plt Ketua DPC PDIP Kota Solo menggantikan FX Hadi Rudyatmo yang ditunjuk Ketum Megawati Soekarnoputri menjadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng,” kata Teguh
Frengky Aruan - Sabtu, 23 Agustus 2025
Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo
Indonesia
Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Rudy Ngaku Dihubungi Hasto Sampaikan Pesan Megawati
Ia menegaskan penugasan tersebut ditetapkan pada 15 Agustus dan ditandatangani Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Agustus 2025
Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Rudy Ngaku Dihubungi Hasto Sampaikan Pesan Megawati
Indonesia
Megawati Tunjuk FX Rudy Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng Gantikan Bambang Pacul
Ia mengaku hingga kini belum menerima surat keputusan (SK) resmi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Agustus 2025
Megawati Tunjuk FX Rudy Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng Gantikan Bambang Pacul
Indonesia
Megawati Tak Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Rudy Pastikan Hubungan Beliau dengan Prabowo Baik-Baik Saja
Megawati Soekarnoputri juga tidak hadir dalam sidang tahunan MPR/DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Megawati Tak Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Rudy Pastikan Hubungan Beliau dengan Prabowo Baik-Baik Saja
Bagikan