Politisi PDIP: Kritikan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi Kurang Wajar

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Sabtu, 31 Januari 2015
Politisi PDIP: Kritikan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi Kurang Wajar

Politisi PDIP, Effendi Simbolon (tengah) bersama Politisi Golkar, Nurul Arifin (kiri) dan Mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad (Foto: antarafoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon adalah kader PDIP yang paling keras melontarkan kritikan terhadap Presiden Jokowi. Belum lama ini misalnya, Effendi mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang cukup tepat bagi siapapun yang mau menurunkan Presiden Jokowi dari tahta kekuasaan.

Menanggapi pendapat Effendi itu, Hamid Basyaib, salah seorang kader PDIP, mengatakan bahwa apa yang dikatakan Effendi tersebut merupakan kritikan yang kurang tepat karena Jokowi adalah kader dan diusung oleh PDIP sebagai Capres bergendengan Jusuf Kalla sebagai Cawapres yang memenangkan Pilpres.

"Buat saya, itu kurang wajar. Tapi saya kan enggak melihat itunya, backgroundnya, buat saya itu kurang wajar dan mestinya perlu dirumuskan dengan cara-cara yang lebih baik," kata Hamid usai menjadi pembicara diskusi di restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1).

Saat ditanya apakah Effendi Simbolon perlu mendapatkan sanksi, Hamid menyerahkan kepada pucuk pimpinan PDI Perjuangan sendiri. Jika ada sanksi kepada Effendi, kata Hamid, hal itu lebih pada pemberian sanksi pendisiplinan biasa dalam partai politik sebagai organisasi modern.

"Jika puncak pimpinan partai menganggap itu tidak layak, itu perlu ditegur. Itu pendisiplinan biasa dalam parpol, organisasi modern. Ini bukan saya benci pribadi," kata dia.

Seperti diketahui, Effendi melontarkan pendapat pemerintahan Jokowi-JK mengandung banyak celah. Dengan begitu, kata Efendi, siapapun yang hendak dan berniat menggulingkan Jokowi adalah waktu yang cukup tepat untuk saat ini. Jika Jokowi turun, Effendi juga menginginkan Jusuf Kalla sebagai Wapres juga harus diturunkan. (hur)

 

 

BERITA LAINNYA:

Politisi PDI-Perjuangan Sebut Konflik Polri vs KPK Politis

Jokowi Berada di Posisi Dilematis

 

 

#Effendy Simbolon #Presiden Jokowi #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Monumen Kudatuli di Menteng. Peringatan 30 tahun tragedi 27 Juli 1996 yang menewaskan 5 orang, melukai 149, dan 23 hilang.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bagikan