Politisi PDIP: Jatah Menteri Tergantung Jokowi dan Megawati
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga (Foto: gesuri.id)
MerahPutih.Com - Dalam kapasitas sebagai pemenang Pemilu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan sepenuhnya pembahasan menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, Joko Widodo memiliki hak sepenuhnya dalam artian jabatan menteri sebagai hak prerogatif presiden.
"Alalagi kami sebagai partai yang mengusung, apalagi beliau sebagai kader utama, kader terbaik kami tentunya kami sangat men-support apa yang beliau putuskan," kata Eriko di Jakarta, Kamis (4/7).
Eriko menegaskan PDIP tidak akan meminta kursi menteri, tetapi akan diberikan dengan sendirinya.
"PDI Perjuangan tidak pernah meminta, belum pernah setahu saya dari saya masuk di PDI Perjuangan yang namanya PDI Perjuangan meminta. Tetapi tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik," jelas dia.
"Kenapa, karena memang beliau (Jokowi) juga datang dari PDI Perjuangan, sama juga seperti ibu ketua umum kami, punya satu sikap yang memang memberikan hak sepenuhnya kepada beliau. Biarlah nanti dua tokoh besar ini memutuskan siapapun atau berapa orang, jangan kitalah melihat kapasitas sekian orang sekian orang, belum tentu," beber Eriko.
BACA JUGA: Tunjuk Denny Indrayana Tangani Sengketa Lahan BMW, Anies Minta Tanya Biro Hukum
Menpan RB Tegaskan Masih Ada Lowongan 254.173 untuk ASN
Eriko yakin Jokowi tidak mendikotomikan menteri yang disebut berasal profesional, dari partai atau bukan kalangan partai.
"Kami meyakini pasti beliau punya cara untuk mengevaluasi bagaimana menteri-menterinya yang berkinerja bagus," tutup Eriko Sotarduga.(Knu)
Bagikan
Berita Terkait
Megawati Ingatkan Perempuan Jangan Terjebak Dilema Palsu Cita-Cita Vs Rumah
Di Forum Zayed Award, Megawati Buka Rahasia Redam Konflik Ambon-Poso Lewat Empati Perempuan
Kenangan Megawati Pada Istri Mantan Kapolri Hoegeng, Selamat Jalan Tante Meri
Pejabat OJK Mundur Massal, PDIP: Bentuk Tanggung Jawab Moral dan Keteladanan Baru
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS