Politikus PKS Sebut Kunjungan Yahya Staquf ke Israel sebagai Blunder Politik

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 13 Juni 2018
Politikus PKS Sebut Kunjungan Yahya Staquf ke Israel sebagai Blunder Politik

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari. Foto: mpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Yahya Cholil Staquf ke Israel menurut Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari merupakan blunder diplomasi politik internasional.

Gus Staquf menghadiri undangan konferensi hubungan Yahudi-Amerika di tengah tensi politik di Indonesia yang sedang berjuang menuntut kemerdekaan Palestina dari pendudukan Israel.

"Saya menyayangkan kunjungan Yahya Cholil Staquf ke Israel, dengan alasan menghadiri undangan konferensi hubungan Yahudi-Amerika di Yerusalem Palestina," kata Abdul Kharis Almasyhari melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (13/6).

Menurut dia, kunjungan Yahya Staquf tersebut dapat merusak jalan diplomasi Palestina yang telah ditempuh Indonesia sejak lama.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, Indonesia baru saja mendapat kepercayaan dipilih menjadi salah satu anggota tidak tetap di Dewan Keamanan (DK) PBB dan belum sempat bekerja.

Yahya Cholil Staquf
KH Yahya Cholil Staquf, Khabit Aam PBNU. (Facebook)

"Kunjungan Yahya Staquf ke Israel, membuat Indonesia menjadi malu pada negara-negara yang memilih Indonesia," katanya.

Abdul Kharis sebagaimana dilansir Antara berharap, Presiden Jokowi dapat memberikan sikap tegas kepada Yahya Staquf yang dinilai telah menyakiti Palestina dan negara-negara Islam.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini menegaskan, posisi Yahya Staquf sebagai anggota Wantimpres, tidak bisa begitu saja mengatasnamakan pribadi pada kunjungan tersebut.

Kunjungan Yahya Staquf ini, kata politikus PKS itu, membuat blunder diplomasi politik internasional yang kuat dan telah dibangun dalam membela kemerdekaan Palestina.

"Istana harus memberikan penjelasan, bagaimana posisi Presiden terhadap langkah Yahya Staquf," katanya.

Abdul Kharis juga mengingatkan, hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina yang kuat selama ini, telah dilanjutkan dengan baik oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

"Hal ini terlihat melalui langkah-langkah politik luar negeri melalui kebijakan Kementerian Luar Negeri yang merupakan mitra kerja Komisi I DPR RI," katanya.

Kharis menegaskan, pada rapat-rapat kerja antara Komisi I DPR RI dan Menteri Luar Negeri, sering dibahas perihal hubungan diplomik Indonesia dan Palestina yang kuat.

Kepercayaan besar Palestina kepada Indonesia, katanya, menjadi kunci Indonesia dipercaya oleh negara-negara muslim, sehingga Indonesia memegang posisi penting lobi di dunia internasional.

"Jangan sampai kepercayaan itu hilang karena nila setitik. Siapapun dan atas nama apapun, seharusnya dapat menempatkan diri di mana dan kapan harus mengambil tindakan yang tepat terkait Palestina," katanya.

Apalagi Palestina situasinya sedang memanas setelah tewasnya ratusan warga dan ribuan yang terluka di Gaza, demikian pernyataan Abdul Kharis.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Cak Imin Bicara Radikalisme di Lamongan

#Politisi PKS #PKS #Konflik Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Dunia
BRICS Desak Israel Angkat Kaki dari Gaza dan Tuntut Gencatan Senjata Segera
Konflik bersenjata antara Hamas dan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menelan korban jiwa yang sangat besar
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
BRICS Desak Israel Angkat Kaki dari Gaza dan Tuntut Gencatan Senjata Segera
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Bagikan