Fredy Wansyah
MerahPutih Politik - Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan, hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengkritisi kebijakan strategis pemerintah yang berdampak luas. Karena itu, hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak sesuai.
"Over suit. Artinya terlalu berlebihan," kata dia kepada Merahputih.com, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3). (Baca: PDIP Tidak Akan Ikut Usulkan Hak Angket untuk Yasona)
Menurut anggota DPR RI ini, hak angket untuk Yasonna sama halnya memburu tikus dengan senjata bazoka. "Kan cukup dengan senapan angin," tandas dia. (Baca: Zulkifli Hasan Instruksikan Kader PAN Tak Ikut Pengajuan Hak Angket Menteri Yasonna)
Seperti diketahui, anggota DPR melayangkan hak angket untuk Yasonna. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas dugaan Yasona yang dinilai memiliki loyalitas ganda saat menjalankan tugasnya sebagai menteri hukum dan HAM. Bahkan, hak angket itu mendapat dukungan setelah Yasonna ikut andil memutus konflik di internal PPP dan Golkar. (mad)
