Politikus PDIP Endus Penjegalan Anies dan Ahok serta Skema RK Vs ‘Boneka’ Independen

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 12 Agustus 2024
Politikus PDIP Endus Penjegalan Anies dan Ahok serta Skema RK Vs ‘Boneka’ Independen

Andreas Hugo Pareira (DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengendus pola pencalonan pemaksaan di Pilkada Jakarta 2024. Ia mencurigai hal ini ditujukan bagi lahirnya koalisi kepentingan elit politik guna menyingkirkan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari peta persaingan.

Pernyataan tersebut dikatakan Andreas merespons tipisnya peluang Anies Baswedan dan Ahok mengikuti Pilkada Jakarta. Apalagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpotensi gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilkada Jakarta 2024 yang mengecilkan peluang Anies.

"Sudah nampak semakin jelas bahwa pola pencalonan untuk Pilkada DKJ ini akan berlangsung melalui 'pemaksaan' dengan target lahir koalisi kepentingan elit politik yang berafiliasi dengan kekuasaan nasional hari ini dan yang akan datang, dengan menjegal figur kekuatan elektoral Anies Baswedan, termasuk juga Ahok," kata Andreas kepada wartawan, Senin (12/8).

Andreas mencurigai bakal Cagub dari KIM plus yaitu Ridwan Kamil bakal menghadapi lawan bohongan. Lawan dari Ridwan Kamil ini sengaja dibuat demi memenuhi prosedur demokrasi saja. Tujuannya agar Ridwan Kamil tak melawan kotak kosong.

Baca juga:

Megawati Akan Umumkan Cakada PDIP di Pilkada 2024 pada 14 Agustus

"Pembentukan KIM plus akan melahirkan hanya ada satu calon yang didukung partai politik yakni Ridwan Kamil dan pasangan hasil kompromi elit politik melawan calon 'boneka' independen guna menghindari kesan melawan kotak kosong," ujar anggota DPR RI itu.

Oleh karena itu, Andreas mengkritisi pelaksanaan demokrasi di Tanah Air. Menurutnya, demokrasi kini sebatas pura-pura saja.

"Demokrasi kita baru sebatas prosedural, yang seolah-olah demokratis," ujar Andreas. (Pon)

#Pilkada Dki #Pilkada 2024 #PDIP #Anies Baswedan #Basuki Tjahaja Purnama #Ridwan Kamil
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Taufik menjelaskan peluang tersebut terbuka, terutama untuk melengkapi berkas perkara para tersangka yang sudah ditahan KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Agustus 2026
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Bagikan