Politikus Demokrat Kecam Ahmad Sahroni: Hina Rakyat dengan Kata Tolol Merendahkan Demokrasi

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Politikus Demokrat Kecam Ahmad Sahroni: Hina Rakyat dengan Kata Tolol Merendahkan Demokrasi

Politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (25/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengecam keras pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang menyebut orang-orang ingin membubarkan DPR sebagai “bermental tolol”.

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mengingatkan satu hal yang tak boleh dilakukan oleh siapa pun yang menyebut dirinya wakil rakyat ialah menghina rakyatnya sendiri dengan kata kasar.

“Ini bukan sekadar ucapan sembrono ini penghinaan terhadap harkat demokrasi itu sendiri,” tegas Didi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/8).

Ia mengingatkan, rakyat sebagai pembayar pajak telah bekerja keras siang dan malam, sementara para wakilnya di Senayan justru bisa menikmati gaji, tunjangan, serta berbagai fasilitas berkat rakyat.

“Padahal karena rakyatlah para anggota dewan bisa menikmati, mulai dari gaji, tunjangan, hingga segala fasilitas privilege untuk mereka,” tutur Didi.

Baca juga:

Salsa Erwina Sindir Ahmad Sahroni: Crazy Rich tapi Takut Debat

Menurutnya, ucapan tolol kepada rakyat mencerminkan rendahnya kualitas seorang wakil rakyat dalam bertutur. Padahal, seharusnya anggota dewan menjadi teladan kesantunan publik.

Wakil rakyat, tegas Didi, seharusnya menjadi teladan dalam bersikap, berucap dan menjadi cermin kesantunan publik.

“Jika mulutnya saja tidak bisa dijaga, bagaimana mungkin pikirannya bisa jernih? Jika ucapannya merendahkan, bagaimana mungkin kebijakannya bisa mengangkat martabat rakyat,” tegas Didi.

Lebih lanjut, Didi menilai hinaan yang dilontarkan Ahmad Sahroni menunjukkan dangkalnya kemampuan seorang wakil rakyat dalam menghadapi kritik. Alih-alih menanggapi dengan argumen dan solusi, ia justru memilih melempar caci maki.

“Alih-alih bersikap bijak kepada rakyat yang membiayai kursinya, ia justru memperlihatkan keangkuhan. Di titik inilah kata “tolol” tidak lagi menggambarkan kelas sebagai wakil rakyat, melainkan menjatuhkan martabat si wakil rakyat sendiri,” pungkasnya. (Pon)

#Ahmad Sahroni #Demonstrasi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan