Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pentingnya stabilitas keamanan dan pertahanan negara dalam menyambut perhelatan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Untuk itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ikut terlibat mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang akan terjadi menjelang dan selama penyelanggaraan Pemilu 2019.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo, usai menghadiri acara Silaturahmi KSAD dengan Keluarga Besar TNI, di Mabes AD, Jakarta.
"Selain Polri, TNI juga perlu terlibat di Pemilu 2019 dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama yang baik antara TNI dan Polri akan membuat penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan kondusif, sehingga pesta demokrasi bukan malah menjadi pesta anarki,"kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam pernyataan persnya di Jakarta, Sabtu, (14/7).
Sementara itu, dalam acara silaturahim tersebut, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnarki menjelaskan, paling tidak ada 5 potensi ancaman stabilitas dalam menyongsong Pilpres 2019.
Pertama, jika pasangan hanya satu pasang yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Kedua, jika pasangan calon capres-cawapres menang tipis.
Ketiga, kata Kiki, penggunaan politik identitas dalam kampanye politik. Keempat, adanya ketidak akuratan dalam daftar jumlah pemilih. Dan Kelima, jika TNI dan Polri tidak kompak.
"Apa yang disampaikan Pak Kiki sangat tepat. Ini bukan hanya menjadi catatan penting bagi TNI dan Polri, melainkan juga harus menjadi catatan kita bersama. Yang paling berbahaya adalah penggunaan politik identitas dan adanya gesekan antara oknum TNI dan Polri di lapangan," tambah Bamsoet.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, penggunaan politik identitas dalam meraih simpati publik bukan hanya dihadapi oleh Indonesia saja. Namun, diberbagai negara lain di dunia juga, sedang menghadapi masalah serupa.
"Penggunaan politik identitas dalam politik sangat berbahaya sekali. Tak jarang implementasinya di lapangan bisa melahirkan konflik dan kekerasan di antara kelompok masyarakat. Pada akhirnya tatanan kebangsaan nasional yang sudah kita rawat dengan susah payah bisa rusak seketika,"tegas Bamsoet.
Sebagai Ketua Badan Bela Negara Pengurus Pusat Forum Putra Putri Purnawiran Indonesia (FKPPI), Bamsoet berharap, TNI tetap fokus serta menjalankan tugas dan fungsinya. TNI harus netral dan tak perlu terlibat aktif dalam politik praktis.
"Saya yakin berbagai potensi kerawanan Pilpres bisa diminimalisir. TNI harus menjadi tauladan, bukan hanya bagi warga masyarakat melainkan juga bagi elite politik agar bisa menjadi peneduh bangsa,"tutupnya.(Gms)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pengamat: Bisikan dari Partai Politik akan Tentukan Figur Cawapres Jokowi
