Polisi Tangkap Warga India karena Terlibat Kasus Penipuan Trading Forex Senilai Miliaran Rupiah

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Jumat, 26 Juli 2024
Polisi Tangkap Warga India karena Terlibat Kasus Penipuan Trading Forex Senilai Miliaran Rupiah

Wadirkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar / Dok Media Polda Metro Jaya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penggelapan dan pencucian uang dengan menawarkan jasa trading forex.

Wadirkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar mengatakan kasus penipuan penggelapan ini melibatkan warga negara asing asal India berinisial VVS.

“Tersangka dan juga si korban ini merupakan warga negara India,” kata Hendri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (26/7).

Hendri mengatakan tersangka VVS menawarkan kepada korban untuk ikut dalam investasi ataupun trading forex emas.

Baca juga:

Lakukan Penipuan Digital, Sean Kingston Terancam Puluhan Tahun Penjara

“Kemudian dijanjikan oleh si tersangka bahwa nantinya melalui investasi trading forex emas ini si korban akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya yaitu sebanyak 5 persen,” jelas Hendri.

Kemudian setelah jangka waktu setahun nanti modal awal korban ini juga dijanjikan akan dikembalikan.

“Sehingga dari inilah kemudian si korban merasa tertarik dan mengiyakan menyetujui untuk melaksanakan kerja sama di bidang trading ini,” paparnya.

Tidak hanya itu, perjanjian yang mereka lakukan dalam rangka kerja sama tersebut dibagi dalam beberapa cluster perjanjian. Rinciannya, perjanjian pertama itu dilaksanakan pada April 2021 di mana korban telah menyerahkan uang sebanyak USD 50 ribu dolar kepada tersangka.

Baca juga:

ICW: Jangan Istimewakan Pendaftar Capim KPK dari Kepolisian dan Kejaksaan

Kemudian jangka waktu delapan bulan pertama kerja sama ini masih berjalan baik, tersangka masih terus memberikan keuntungan yaitu sebesar 2.500 USB kepada korban.

“Masuk di bulan kesembilan sampai bulan ke 12 ternyata tidak dibayarkan lagi, tapi masih ada kepercayaan karena pelapor melihat ataupun korban ini melihat sudah sempat mendapatkan uang di delapan bulan pertama,” ujarnya.

Kemudian muncul cluster 2, di mana tersangka dengan modus yang sama dengan pembagian lebih besar hingga akhirnya si korban merasa tertarik lagi.

“Akhirnya kembali membuatkan perjanjian dan menyerahkan uang sebanyak USD 250 ribu kepada tersangka,” ungkap Hendri Umar.

Baca juga:

Polres Jember Buru Pesilat PSHT Keroyok 5 Polisi

Kemudian setelah berjalannya waktu sama sekali tidak ada pengembalian terkait dengan perjanjian yang kedua ini.

“Ternyata ini juga hasilnya nol itu perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka. Jika kita konversikan ke dalam rupiah itu sekitar Rp 3,5 miliar,” jelas Hendri Umar.

Dari Rp 3,5 miliar rupiah itu yang dipergunakan oleh tersangka ini untuk kegiatan investasi trading itu hanya sekitar Rp 1,5 miliar rupiah.

Sementara yang sisanya itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk urusan diluar dari urusan investasi trading itu.

Baca juga:

Kebakaran di SD Pondok Bambu 01 Duren Sawit, Polisi Pastikan Siswa Tak jadi Korban

“Hanya sekitar 30 persen atau 40 persen untuk investasi, sementara sisanya diduga telah digelapkan oleh si tersangka ini untuk kepentingan yang lainnya,” terangnya.

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka VVS ini akhirnya dilakukan penangkapan hingga dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya.

Polisi kini melakukan tracing asset karena dari rekening tersangka ini uang yang tersisa itu hanya Rp 1 juta rupiah. Tersangka pun dikenakan Pasal 372 tentang Penggelapan. "Ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara," tutup Hendri Umar. (knu)

#Polisi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Jika terbukti melanggar, nantinya Aiptu Ikhwan akan disanksi sesuai aturan yang ada.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Indonesia
Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice
anggota Komisi III DPR RI Rikwanto juga meminta agar kasus ini dihentikan karena menurutnya, tidak ada kasus lalu lintas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice
Indonesia
Polisi Bidik Rekam Medis Lula Lahfah, RS Pondok Indah Diperiksa
Total sudah ada sekitar 10 saksi yang diperiksa polisi hingga saat ini, termasuk terhadap RS Pondok Indah (RSPI) untuk menelusuri rekam medis Lula Lahfah .
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Polisi Bidik Rekam Medis Lula Lahfah, RS Pondok Indah Diperiksa
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden
Listyo memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan tersebut walaupun ditawari oleh beberapa orang untuk menjadi Menteri Kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Layanan 110 Dipercepat, Kapolri Ungkap Standar Respons ala PBB
Kapolri Listyo Sigit menyebut layanan darurat Polri 110 kini ditargetkan merespons panggilan maksimal 10 detik dan tiba di TKP dalam 10 menit.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Layanan 110 Dipercepat, Kapolri Ungkap Standar Respons ala PBB
Indonesia
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Revisi UU Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026, namunrevisi UU ASN belum menjadi agenda pembahasan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Indonesia
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
MK menegaskan anggota Polri aktif secara hukum dimungkinkan menduduki jabatan sipil sepanjang berlandaskan ketentuan dalam UU Polri.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
Indonesia
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Polri memastikan, bahwa layanan contact center 110 bisa diakses secara gratis. Masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut selama 24 jam.
Soffi Amira - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Indonesia
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah Ditetapkan Tersangka, Polisi Sebut Ada Unsur Kelalaian
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebutkan, ada unsur kelalaian dalam kejadian yang menewaskan pelatih Valencia itu.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah Ditetapkan Tersangka, Polisi Sebut Ada Unsur Kelalaian
Bagikan