Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta menuding polisi tak bisa membedakan antara pendemo dan perusuh, saat peristiwa demonstrasi mahasiswa dan pelajar pada Senin (30/9) kemarin.
Ketua PBHI Sabar Daniel Hutahaean menyesalkan kepolisian yang tidak mampu membedakan pendemo dan perusuh. "Sehingga melakukan penangkapan secara membabi-buta, bahkan terhadap mahasiswa yang pulang aksi atau terdesak mundur untuk kembali ke rumah masing-masing," kata Sabar.
Baca Juga:
Nyamar Jadi Pelajar, Seorang Satpam Ngaku Dibayar Rp 40 Ribu untuk Ikut Demo
"Bahkan ada pekerja yang pulang kerja dan bukan pendemo juga ikut menjadi korban salah tangkap," tangkapnya.
Ia menuntut agar seluruh mahasiswa serta pelajar dibebaskan segera jika penyidik tidak mampu membuat tuntutan.
Baca Juga:
Viral 'Playing Victim' Anak STM Tak Dibayar Usai Demo, Polisi: Narasi Propaganda
Sabar mengatakan, kepolisian harus merilis data korban penangkapan beserta lokasi penempatan agar pihak keluarga dan pihak kuasa hukum dapat langsung mendatangi dan mengurus pembebasan korban.
"Kepolisian juga harus membebaskan seluruh pelajar dan mahasiswa yang ditangkap, selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam apabila tidak memiliki bukti yang cukup untuk melakukan penahanan atau tidak mampu melakukan pemeriksaan selama 1 x 24 jam," jelaa Sabar.
Seperti diketahui, Polda Metro Jaya mengamankan total 519 orang terkait aksi unjuk rasa yang digelar di Gedung DPR RI, Senin (30/9) kemarin. Diketahui, massa aksi tersebut berasal dari berbagai elemen seperti mahasiswa dan pelajar.
Jumlah massa yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Gedung DPR RI.
Sebelumnya, massa dari kalangan mahasiswa dan pelajar SMA/SMK sederajat ini kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Para pendemo tersebut sempat menyemut di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Demonstrasi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya pada Selasa (24/9) dengan tuntutan menolak UU KPK yang disahkan, RKUHP, dan UU yang bermasalah. (Knu)
Baca Juga:
