Polisi Diminta Tindak Tegas Pelaku Penyalahgunaan Pelat Nomor Khusus DPR

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Polisi Diminta Tindak Tegas Pelaku Penyalahgunaan Pelat Nomor Khusus DPR

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun, mendesak pihak kepolisian untuk tidak ragu menindak dugaan penyalahgunaan nomor kendaraan khusus DPR. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan.

Masyarakat dan polisi bisa melaporkan dugaan pelanggaran etika atau penyalahgunaan fasilitas DPR langsung ke MKD melalui nomor pengaduan yang telah disediakan.

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa MKD memiliki tugas untuk menjaga etika dan kehormatan anggota dewan. Salah satu isu yang sedang disorot adalah pemalsuan dan penyalahgunaan pelat nomor khusus DPR oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga:

Akhiri Polemik Royalti, DPR Target Revisi UU Hak Cipta Tuntas Dua Bulan

"Kami menekankan agar polisi tidak ragu-ragu menindak apabila ada kecurigaan terhadap nomor plat khusus DPR yang disalahgunakan. Dasar hukum sudah jelas, dan tindakan tegas perlu dilakukan untuk menjaga marwah lembaga,” ujar Adang saat memimpin Tim Kunjungan Kerja MKD DPR di Polres Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (22/8).

Selain itu, Adang menyatakan bahwa MKD secara rutin mengirimkan surat imbauan dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR jika ditemukan pelanggaran etika. Ia mencontohkan kasus di mana seorang anggota DPR ditegur karena kendaraan dinasnya digunakan oleh sopir pribadi dan melanggar aturan lalu lintas.

Langkah-langkah ini diambil agar integritas dan kehormatan DPR RI tetap terjaga melalui pengawasan bersama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Baca juga:

Infeksi Cacing Bikin Raya Meninggal, DPR: Bukti Akses Kesehatan di Pedesaan Lemah

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Salatiga, AKBP Veronica, menyambut baik pertemuan ini sebagai momen untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum.

Veronica menilai dorongan dari MKD untuk tidak segan melaporkan indikasi TNKB palsu atau mencurigakan sebagai bentuk keterbukaan yang baik bagi masyarakat.

#Pelat Palsu #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demo di Iran Tewaskan Sekitar 500 Orang, DPR: Siapkan Rencana Evakuasi WNI, Jangan Tunggu Situasi Memburuk
Menurut anggota Komisi I DPR, keamanan dan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia.
Frengky Aruan - Senin, 12 Januari 2026
Demo di Iran Tewaskan Sekitar 500 Orang, DPR: Siapkan Rencana Evakuasi WNI, Jangan Tunggu Situasi Memburuk
Indonesia
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Pasal 36, 54, dan 53 KUHP baru mewajibkan hakim mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Indonesia
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Pemerintah dan pihak sekolah tidak boleh meremehkan tren peningkatan kasus superflu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR Dorong Swasembada Pangan Meluas, Termasuk Mandiri Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani
Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Swasembada Pangan Meluas, Termasuk Mandiri Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani
Indonesia
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Martin menyoroti peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti aspek anggaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Indonesia
DPR Dukung Pembentukan Pokja Buat Percepat Pemulihan Warga Terdampak Banjir Sumatera
Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Dukung Pembentukan Pokja Buat Percepat Pemulihan Warga Terdampak Banjir Sumatera
Bagikan