Frengky Aruan
MerahPutih.com - Kasus pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri kembali terbongkar. Kali ini, Polisi menggagalkan pengiriman sejumlah pekerja migran ilegal ke Arab Saudi melalui Bandara Seokarno-Hatta.
Total ada 127 orang calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural yang digagalkan oleh pihak kepolisian selama triwulan pertama 2025. Tujuh orang ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Para tersangka pria berinisial MF (43), RF (31), SP (37), MRL (52), dan perempuan berinisial IY (36), S (53), Z (19)," kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Ronald FC Sipayung di kantornya, Kamis (6/3).
Modus operandi yang dilakukan adalah dengan memberangkatkan para CPMI ilegal seolah-olah untuk melakukan umrah.
"Mereka mengaku jamaah umrah serta menggunakan pakaian seolah-olah jamaah Umrah. Menggunakan dokumen izin cuti yang diduga palsu," imbuh Ronald.
Baca juga:
Demi Alasan Kemanusiaan, Polisi Izinkan Pengendara Motor Lewat Jalan Tol Tambun
Para CPMI pun itu diiming-iming pelaku dengan gaji besar melakukan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART).
“Iming-iming gaji sebesar Rp 16 juta sampai dengan Rp 30 juta," tuturnya.
Kasat Reskrim Kompol Yandri Mono menambahkan, terungkapnya kasus dugaan TPPO tersebut berkat adanya informasi keberangkatan 1 CPMI ke Arab Saudi secara nonprosedural di area keberangkatan Terminal 3 Internasional Bandara Soetta dengan modus sebagai jamaah umroh.
"Mereka akan berangkat untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga," terang Yandri.
Selain menangkap para tersangka, Polresta Bandara Soekarno-Hatta juga menyita berbagai barang bukti seperti paspor, boarding pass pesawat, visa, dokumen izin cuti, hingga Kartu Siskopatuh bertuliskan Kementerian Agama.
Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar dengan bekerja di luar negeri. Hal tersebut salah satu cara menghindari sebagai korban TPPO.
Bila masyarakat melihat atau mengalami TPPO diharapkan segera melapor ke kepolisian terdekat untuk segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Adapun atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 83 Jo. Pasal 68 dan atau Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan atau Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO.
Ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun, dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta. (Knu)
