Ketua DPRD Bakal Panggil Ancol Terkait Polemik Pinjaman Dana Rp 1,2 Triliun

Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Dana pinjaman sebesar Rp 1,2 triliun dari Bank DKI kepada PT Pembangunan Jaya Ancol berbuntut panjang.
Untuk mengetahui lebih jelas dana tersebut digunakan apa, Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi akan memanggil pihak Ancol. Ancol diharap memberikan keterangan sejelas-jelasnya mengenai pinjaman tersebut.
Baca Juga
“Infonya untuk pembangunan sarana dan prasarana. Apakah ini untuk membangun sirkuit Formula E, karena itu kan termasuk sarana dan prasarana,” ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jumat (24/12).
Menurut Prasetyo pinjaman ini membuktikan bahwa Formula E masih menggunakan dana publik. Sebab, untuk mengembalikan pinjaman tersebut ancol pasti akan meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Jadi ini sudah terlalu rumit, banyak dana publik yang digunakan untuk Formula E. Mulai dari uang APBD, Jakpro, Bank DKI dan sekarang giliran Ancol,” ungkapnya.
Bank DKI telah mengucurkan dana Rp 1,24 triliun kepada BUMD Pembangunan Jaya Ancol.
Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy menjelaskan, bahwa dana itu untuk berbagai keperluan, mulai dari biaya operasional hingga pengembangan sarana prasarana di tempat wisata tersebut.
Baca Juga
Penyaluran kredit terdiri dari pemberian kredit modal kerja sebesar Rp 389 miliar untuk kegiatan operasional Ancol. Kredit sebesar Rp 516 miliar untuk refinancing PUB II Obligasi Tahap II Ancol.
Lalu kucurkan kredit sebesar Rp 334 miliar untuk pembiayaan investasi rutin, pemeliharaan, dan pengembangan aset Ancol. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
