Plh Walkot Bandung Minta Warga Move On Dari Kasus OTT KPK

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 April 2023
Plh Walkot Bandung Minta Warga Move On Dari Kasus OTT KPK

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna. (Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kota Bandung saat ini dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna, setelah wali kota Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Ema Sumarna mengajak seluruh elemen di Kota Bandung untuk sama-sama berbenah dan bangkit.

Baca Juga:

Warga Bandung Berharap BUMN Gelar Mudik Gratis Tiap Tahun

"Saya berharap kita semua harus move on. Jangan terjebak pada kejadian yang sama-sama tidak kita harapkan seperti kemarin,” ajaknya, dikutip Kamis (20/4).

Ema mengklaim pembangunan di Kota Bandung berjalan dengan baik. Pelayanan masyarakat di Kota Bandung terus berjalan dan tidak terpengaruh hal apa pun.

Secara teknis, Ema meminta layanan di seluruh level OPD dan kewilayahan harus berlari.

"Kita harus bergerak. Berlari. Layanan di level kelurahan, kecamatan, dinas, badan, semua harus siap," katanya.

Ema berharap, sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat Kota Bandung kepada pemerintah akan kembali. Tentu dibarengi dengan kerja nyata di seluruh level instansi Pemkot Bandung.

"Kami berharap kepada masyarakat Kota Bandung agar sedikit demi sedikit memberi kepercayaan kepada kami. Saya jamin, pelayanan masyarakat adalah hal yang utama bagi kami," katanya.

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung agar tidak terjebak dalam suasana kecewa dan menatap hari esok yang lebih baik.

Ia berharap dan meyakini, kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Bandung akan berangsur pulih kembali.

"Beberapa aspek dalam persiapan Idulfitri seperti arus mudik dan balik, stabilitas harga pangan, serta keamanan, kami pantau sudah baik. Semoga kita juga bisa sama-sama menjaga amanah ini," ucapnya. (Imanha/Jawa Barat)

#Kasus Korupsi #Ott Kpk #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Milik Pertamina, KPK Uji Sampling di 15.000 Titik
KPK hanya menyebutkan salah satu penyedia mesin EDC di kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina sama dengan yang terjadi di BRI.
Wisnu Cipto - Sabtu, 25 Oktober 2025
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Milik Pertamina, KPK Uji Sampling di 15.000 Titik
Indonesia
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
KPK sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan total kerugian negara dalam perkata tersebut. ?
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
Indonesia
Kantornya Digeledah Kejaksaan, Bea Cukai Anggap Bagian Pengumpulan Data
Fokus utama penyelidikan Kejagung adalah dugaan permasalahan yang terkait dengan ekspor POME
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Kantornya Digeledah Kejaksaan, Bea Cukai Anggap Bagian Pengumpulan Data
Indonesia
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
Faryd dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus pencucian uang Hasbi Hasan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
Indonesia
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
MAKI menilai KPK lamban dalam mengusut dugaan korupsi proyek Whoosh. MAKI pun siap mengajukan gugatan praperadilan.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
Indonesia
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi proyek Command Center.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Indonesia
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Pelayanan publik di sektor pertanahan masih sering dikeluhkan masyarakat karena prosesnya yang lambat dan rawan pungutan liar. ?
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Berita Foto
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kiri) tiba untuk melakukan audiensi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Indonesia
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Skor Monitoring Center for Prevention Maluku Utara tergolong masih rendah. Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, meminta arahan langsung ke KPK.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Indonesia
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Sherly juga menyampaikan rencananya untuk mendiskusikan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Bagikan