Plh Walkot Bandung Minta Warga Move On Dari Kasus OTT KPK

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 April 2023
Plh Walkot Bandung Minta Warga Move On Dari Kasus OTT KPK

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna. (Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kota Bandung saat ini dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna, setelah wali kota Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Ema Sumarna mengajak seluruh elemen di Kota Bandung untuk sama-sama berbenah dan bangkit.

Baca Juga:

Warga Bandung Berharap BUMN Gelar Mudik Gratis Tiap Tahun

"Saya berharap kita semua harus move on. Jangan terjebak pada kejadian yang sama-sama tidak kita harapkan seperti kemarin,” ajaknya, dikutip Kamis (20/4).

Ema mengklaim pembangunan di Kota Bandung berjalan dengan baik. Pelayanan masyarakat di Kota Bandung terus berjalan dan tidak terpengaruh hal apa pun.

Secara teknis, Ema meminta layanan di seluruh level OPD dan kewilayahan harus berlari.

"Kita harus bergerak. Berlari. Layanan di level kelurahan, kecamatan, dinas, badan, semua harus siap," katanya.

Ema berharap, sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat Kota Bandung kepada pemerintah akan kembali. Tentu dibarengi dengan kerja nyata di seluruh level instansi Pemkot Bandung.

"Kami berharap kepada masyarakat Kota Bandung agar sedikit demi sedikit memberi kepercayaan kepada kami. Saya jamin, pelayanan masyarakat adalah hal yang utama bagi kami," katanya.

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung agar tidak terjebak dalam suasana kecewa dan menatap hari esok yang lebih baik.

Ia berharap dan meyakini, kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Bandung akan berangsur pulih kembali.

"Beberapa aspek dalam persiapan Idulfitri seperti arus mudik dan balik, stabilitas harga pangan, serta keamanan, kami pantau sudah baik. Semoga kita juga bisa sama-sama menjaga amanah ini," ucapnya. (Imanha/Jawa Barat)

#Kasus Korupsi #Ott Kpk #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Kegiatan atau tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih bisa dijalankan oleh menteri.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Indonesia
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
KPK menyita dua mobil sport, Harley-Davidson, perhiasan, hingga uang asing saat menggeledah rumah Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
KPK mulai menyidik dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom. Kerugian negara sementara ditaksir hampir Rp 2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
KPK menelusuri aliran dana, aset, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Pasal TPPU berpotensi diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
Bagikan