Plh Walkot Bandung Minta Warga Move On Dari Kasus OTT KPK

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 April 2023
Plh Walkot Bandung Minta Warga Move On Dari Kasus OTT KPK

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna. (Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kota Bandung saat ini dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna, setelah wali kota Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Ema Sumarna mengajak seluruh elemen di Kota Bandung untuk sama-sama berbenah dan bangkit.

Baca Juga:

Warga Bandung Berharap BUMN Gelar Mudik Gratis Tiap Tahun

"Saya berharap kita semua harus move on. Jangan terjebak pada kejadian yang sama-sama tidak kita harapkan seperti kemarin,” ajaknya, dikutip Kamis (20/4).

Ema mengklaim pembangunan di Kota Bandung berjalan dengan baik. Pelayanan masyarakat di Kota Bandung terus berjalan dan tidak terpengaruh hal apa pun.

Secara teknis, Ema meminta layanan di seluruh level OPD dan kewilayahan harus berlari.

"Kita harus bergerak. Berlari. Layanan di level kelurahan, kecamatan, dinas, badan, semua harus siap," katanya.

Ema berharap, sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat Kota Bandung kepada pemerintah akan kembali. Tentu dibarengi dengan kerja nyata di seluruh level instansi Pemkot Bandung.

"Kami berharap kepada masyarakat Kota Bandung agar sedikit demi sedikit memberi kepercayaan kepada kami. Saya jamin, pelayanan masyarakat adalah hal yang utama bagi kami," katanya.

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung agar tidak terjebak dalam suasana kecewa dan menatap hari esok yang lebih baik.

Ia berharap dan meyakini, kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Bandung akan berangsur pulih kembali.

"Beberapa aspek dalam persiapan Idulfitri seperti arus mudik dan balik, stabilitas harga pangan, serta keamanan, kami pantau sudah baik. Semoga kita juga bisa sama-sama menjaga amanah ini," ucapnya. (Imanha/Jawa Barat)

#Kasus Korupsi #Ott Kpk #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
Mereka yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut saat ini diperiksa intensif oleh tim penyidik di markas antirasuah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menambah daftar pejabat negara yang terjaring operasi senyap lembaga antirasuah sepanjang tahun 2025
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Bupati Lampung Tengah di markas antirasuah pada pukul 20.18 WIB, setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Indonesia
Nama 5 Hakim yang Akan Sidangkan Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan lima hakim yang akan mengadili terdakwa Nadiem Anwar Makarim
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
Nama 5 Hakim yang Akan Sidangkan Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
Indonesia
Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Anggota DPRD Awang Resmi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Kejari Bandung menetapkan Wakil Wali Kota Erwin dan anggota DPRD Awang sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Anggota DPRD Awang Resmi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Aktivitas ilegal pembalakan hutan disinyalir menjadi faktor utama penyebab bencana banjir besar Aceh dan Sumater dalam beberapa waktu terakhir.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Indonesia
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Banyaknya kementerian dan lembaga yang membuka ruang donasi masyarakat untuk bencana alam di tiga provinsi itu menjadi alasan KPK turun tangan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Bagikan