PKS Usung Anies-Sohibul Iman, PDIP: Masih Dinamis

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 26 Juni 2024
PKS Usung Anies-Sohibul Iman, PDIP: Masih Dinamis

Anies Baswedan. (Foto: Instagram/Anies Baswedan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta merespons langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang resmi mengusung Anies Baswedan dengan Sohibul Iman di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, pencalonan Anies dan Sohibul Iman belum pasti. Menurutnya, belum ada kepastian sampai nanti para calon gubernur dan wakil gubernur benar-benar didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

"Ya, itu saja masih sangat dinamis, kalau komentar saya ya kita tunggu saja," kata Pantas Nainggolan, saat dikonfirmasi, Rabu (26/6).

Ia juga enggan berandai-andai partainya kehilangan kursi calon wakil gubernur (cawagub), jika nantinya berkoalisi dengan PKS. Lebih lanjut Pantas tegaskan, saat ini tidak ada partai yang bisa mengusung Cagub dan Cawagub sendiri. Termasuk PKS sebagai partai pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Baca juga:

Anies Langsung Unggah Video Usai Diusung Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

"Memang dalam posisi pertama, PKS jadi terbesar, tetapi itupun tidak mencapai 20 persen, gitu, itu realitasnya," tuturnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta ini menuturkan, PDI Perjuangan DKI telah menjalin komunikasi dengan PKS. Salah satu yang disinggung mengenai pengusungan Anies.

"Setiap saat kita komunikasi terus, jangan lupa DPP (PDIP dan PKS) kan di Jakarta, komunikasi antar DPP kan bisa terjadi juga," pungkas Pantas.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman, sebagai bakal calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

"Pada rapat Kamis (20/6) telah memutuskan mengusung bapak Anies Baswedan sebagai bacagub dan Muhammad Sohibul Iman sebagai bacawagub," ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam acara Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP), DPP PKS di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (25/6).

Baca juga:

Usung Duet Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, PKS bakal Gandeng PDIP

Syaikhu mengatakan, keputusan mengusung Anies-Sohibul diambil setelah DPP PKS menerima masukan dari DPW PKS Jakarta.

"DPP PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPW DKI Jakarta juga mendengarkan berbagai masukan dari tokoh ulama dan lain-lain," ujarnya. (Asp)

#PDIP #Anies Baswedan #PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan