PKS Sentil Sikap Politik Anies Sepihak Pilih Cak Imin: Tidak Boleh Terulang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 05 September 2023
PKS Sentil Sikap Politik Anies Sepihak Pilih Cak Imin: Tidak Boleh Terulang

Bakal capres Anies Baswedan dan bakal cawapres Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan usai deklarasi Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023). (ANTARA/Ananto Pradana)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PKS menyinggung sikap bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang secara sepihak menyetujui Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta agar Anies maupun Surya Paloh tidak mengulangi lagi mengambil keputusan tanpa berkomunikasi lebih dulu dengan partai politik mitra koalisi.

“Kalau itu disadari, ke depan sebaiknya tidak boleh terulang,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).

Baca Juga:

PKS akan Temui PKB Pasca Cak Imin jadi Cawapres Anies

Menurut Jazuli, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dibangun berlandaskan kepercayaan. Oleh karena itu, dia meminta agar Anies dan Paloh memperbaiki cara komunikasinya.

“Saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya, sehingga poinnya tadi seperti yang sudah saya (bilang) tadi, komunikasi itu dibangun, diperbaiki,” ujarnya.

Lebih lanjut Jazuli mengaku partainya tidak mengetahui soal perkembangan dinamika politik di KPP hingga Anies menyetujui berduet dengan Cak Imin.

“PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa, negara, dan kebersamaan. Itu kita kasih catatan saja. Nih komunikasi ke depan diperbaiki,” ujarnya.

Baca Juga:

Arah Politik PKS soal Bacawapres Cak Imin bakal Ditentukan Majelis Syuro

Namun, Jazuli mengaku pihaknya tidak khawatir apabila ke depannya Anies lebih mendengarkan arahan Paloh ketimbang masukan dari PKS.

“Enggak (takut) kita bangun trust lah. Artinya kepercayaan ini tetap dibangun kalau kita sudah mengusung orang,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PKS Diprediksi Ikuti Jejak Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan

#Anies Baswedan #Pilpres 2024 #Partai Politik #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Bagikan