PKS Sentil Sikap Politik Anies Sepihak Pilih Cak Imin: Tidak Boleh Terulang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 05 September 2023
PKS Sentil Sikap Politik Anies Sepihak Pilih Cak Imin: Tidak Boleh Terulang

Bakal capres Anies Baswedan dan bakal cawapres Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan usai deklarasi Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023). (ANTARA/Ananto Pradana)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PKS menyinggung sikap bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang secara sepihak menyetujui Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta agar Anies maupun Surya Paloh tidak mengulangi lagi mengambil keputusan tanpa berkomunikasi lebih dulu dengan partai politik mitra koalisi.

“Kalau itu disadari, ke depan sebaiknya tidak boleh terulang,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).

Baca Juga:

PKS akan Temui PKB Pasca Cak Imin jadi Cawapres Anies

Menurut Jazuli, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dibangun berlandaskan kepercayaan. Oleh karena itu, dia meminta agar Anies dan Paloh memperbaiki cara komunikasinya.

“Saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya, sehingga poinnya tadi seperti yang sudah saya (bilang) tadi, komunikasi itu dibangun, diperbaiki,” ujarnya.

Lebih lanjut Jazuli mengaku partainya tidak mengetahui soal perkembangan dinamika politik di KPP hingga Anies menyetujui berduet dengan Cak Imin.

“PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa, negara, dan kebersamaan. Itu kita kasih catatan saja. Nih komunikasi ke depan diperbaiki,” ujarnya.

Baca Juga:

Arah Politik PKS soal Bacawapres Cak Imin bakal Ditentukan Majelis Syuro

Namun, Jazuli mengaku pihaknya tidak khawatir apabila ke depannya Anies lebih mendengarkan arahan Paloh ketimbang masukan dari PKS.

“Enggak (takut) kita bangun trust lah. Artinya kepercayaan ini tetap dibangun kalau kita sudah mengusung orang,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PKS Diprediksi Ikuti Jejak Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan

#Anies Baswedan #Pilpres 2024 #Partai Politik #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan