PKS Pastikan Kirim Dua Nama Cawagub DKI, Catat Tanggalnya!

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 04 Februari 2019
PKS Pastikan Kirim Dua Nama Cawagub DKI, Catat Tanggalnya!

Diskusi antara tim panelis fit and proper test cawagub DKI dan beberapa tokoh yang berlangsung di Hotel Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi positif pertemuan antara tim panelis fit and proper test calon wakil gubernur (cawagub) DKI dan beberapa tokoh yang berlangsung di Hotel Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Minggu (3/2) kemarin.

Tokoh Jakarta yang hadir seperti pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah; Ketua Dewan Kehormatan PWI Kamsul Hasan, pengamat tata kota, Yayat Supruantna; dan Ketua Serikat Pedagang Pribumi Sejahtera Rakhmat.

Pertemuan itu sebagai agenda Focus Group Discussion yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan fit and proper test yang bertujuan untuk mendengarkan masukan dari para tokoh tersebut.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, FGD diadakan untuk menindaklanjuti hasil fit and proper test yang sudah diadakan sepekan sebelumnya guna memberikan masukan dan rekomendasi untuk kebaikan Jakarta.

"Hasil dari FGD ini ke depannya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan panelis dalam mengusulkan dua dari tiga nama cawagub kepada pimpinan partai pengusung," kata Syakir di Jakarta, Senin (4/2).

Setelah pertemuan ini, Syakir menegaskan direncanakan pada 10 Februari mendatang para pimpinan PKS dan Gerindra, sudah dapat menandatangani berkas penentuan calon DKI 2.

Setelah ditandatangani, kata dia, partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu akan menyerahkan dua nama cawagub kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan ke DPRD untuk diputuskan dalam sidang Paripurna. (Asp)

#PKS #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Bagikan