Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengkritik kebijakan pemerintah yang membuka destinasi wisata, tapi di sisi lain melarang masyarakat untuk mudik. Menurutnya, hal tersebut akan membuat masyarakat bingung dan membandel untuk tetap mudik.
"Kebijakan ini tujuannya apa? Kalau pelarangan mudik untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, kenapa destinasi wisata justru dibuka dan diperbolehkan?" kata Netty dalam keterangannya, Selasa, (13/4).
Netty meminta pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan karena saat ini kasus COVID-19 Indonesia masih tinggi. Data 11 April 2021, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1.566.995 orang. Menurut Netty, jika memang pemerintah ingin mengendalikan COVID-19, maka seharusnya tempat wisata jangan dibuka.
Baca Juga:
Larangan Mudik, Pemprov Jateng Tidak Akan Tutup Objek Wisata
"Aneh kalau masyarakat dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Sudah pasti masyarakat yang tidak mudik itu akan memenuhi tempat-tempat wisata tersebut. Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah terjadi kerumunan warga masyarakat di lokasi wisata? Padahal vaksinasi yang disebut-sebut sebagai game changer untuk mengatasi COVID-19 juga masih berjalan lambat," ujarnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, hingga Senin (05/4), Indonesia telah menyuntikkan 12,7 juta dosis vaksin. Pemerintah dalam keterangannya juga menyebut pembukaan wisata akan tetap memerhatikan protokol kesehatan.
Akan tetapi, bagi istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher ini, sangat sulit menerapkan prokes di tempat-tempat wisata.
"Misalnya saja di pantai atau kolam renang yang pastinya akan diserbu oleh pengunjung, bagaimana penerapan prokesnya? Apa mungkin bisa menjaga jarak di tempat-tempat seperti itu? Apalagi masyarakat dilarang mudik, maka sudah pasti tempat wisata akan membludak," bebernya.
Baca Juga:
Soal Mudik Dilarang Pariwisata Dibuka, DPR: Kebijakan Jangan Tumpang Tindih
Menurut Netty, kebijakan pembukaan tempat wisata ini justru akan sangat membebani pemerintah daerah. Pasalnya, pemda memiliki keterbatasan sumber daya untuk menjaga tempat wisata.
"Saya pribadi tidak yakin seluruh tempat wisata bisa diawasi agar tetap menjalankan prokes. Hal itu sangat sulit karena tidak mungkin satu petugas menjaga satu wisatawan agar tetap menjaga jarak," tutup dia. (Pon)
Baca Juga:
