PKS Kemungkinan Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf, Ini Reaksi TKN
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan mengikuti jejak Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat gabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, perlu ada oposisi untuk mengontrol kerja pemerintah.
"Intinya pemerintahan itu kan memerlukan cek and ballance. Pemerintahan juga memerlukan fungsi yang meningkatkan kualitas demokrasi itu," kata Hasto di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/4).
Menurut Hasto, tak semua bisa bergabung ke pemerintahan.
"Dan sekali lagi ini pemilu belm lama semja masih berkonsentrasi pada pengawalan perhitungan kursi. Konfigurasi politk yang sebenarnya, itulah stelah KPU menetapkan itu lah yang akan menentukan arah dan kerjasama kita ke depan," jelas dia.
Hasto menganggap rekam jejak partai sangat diperlukan jika ingin bergabung ke pemerintahan.
"Karena ini berbicara kabinet. Kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden. Tapi untuk menentukan arah koalisi, itu kan juga ditekan oleh agenda ke depan 2020 dalam pilkada serentak yang akan datang itu bagainana, itu yang akan kami bahas lebih lanjut," imbuh politikus PDIP ini. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan
Hasto Tegaskan Prabowo Masih Percaya Ke Megawati
Jadi Sekjen PDIP Lagi, Hasto Tegaskan Bakal Selalu Loyal ke Megawati
Ganjar Ungkap Momen Megawati kembali Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP
Struktur Kepengurusan Terbaru PDIP: Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Posisi Sekjen
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Menkum Ungkap Alasan Utama Presiden Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD