Soffi Amira
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berniat untuk membenahi tiang monorel terbengkalai di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat.
Hal itu pun didukung penuh oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli atau MTZ. Ia mengatakan, keberadaan tiang-tiang tersebut tidak hanya mengganggu pemandangan kota, tetapi juga mempersempit ruang lalu lintas bagi pengendara.
"Saya mendukung kalau membenahi tiang-tiang monorel yang mengganggu estetika dan lalu lintas di jalan itu," ujar MTZ, Kamis (22/5).
Ia menilai, saat ini Pemprov DKI sudah tidak memerlukan lagi tiang-tiang monorel tersebut karena pengembangan sistem transportasi massal telah berfokus pada Transjakarta, LRT, dan MRT.
Baca juga:
Tiang Monorel yang Mangkrak Dirasa Mengganggu, Gubernur Pramono: Saya Mau Selesaikan
"Jika proyek monorel memang sudah tidak dilanjutkan, maka infrastruktur yang ada sebaiknya dikembalikan ke fungsi semula," ucapnya.
Sejak beberapa tahun lalu, tiang proyek monorel Jakarta yang mangkrak di sepanjang jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika mulai dianggap mengganggu.
Mulanya, konstruksi proyek monorel di Jakarta ini dimulai pada tahun 2004. Saat itu, Gubernur DKI masih dijabat oleh Sutiyoso. Pemprov DKI bekerja sama dengan PT Jakarta Monorail selaku pengembang atau investor proyek tersebut.
Banyak mimpi yang ditancapkan pada proyek monorel Jakarta. Saat itu, Sutiyoso merencanakan monorel masuk dalam pengintegrasian transportasi di DKI, selain Transjakarta dan rencana pembangunan MRT.
Baca juga:
Pramono Klaim Hampir Semua Pimpinan Jabar Minta untuk Disambungkan Transjabodetabek
Kegagalan proyek mulai tampak setelah beberapa tahun konstruksi berjalan. Saat tiang monorel telah ditancapkan, Gubernur DKI Fauzi Bowo (yang menggantikan Sutiyoso) menyetop pembangunan ini karena masalah keuangan.
PT Jakarta Monorail meminta ganti rugi ke DKI sebesar Rp 600 miliar rupiah. Foke menolak dan hanya akan membayar sesuai rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maksimal Rp 204 miliar. Sayangnya, hal ini tak menghasilkan titik temu.
Tahun 2014, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membatalkan kontrak dengan PT Jakarta Monorail. Hal ini mengakibatkan nasib tiang yang telah dibangun makin tidak jelas. Belakangan, aset tiang tersebut menjadi milik PT Adhi Karya sebagai pelaksana konstruksi. (asp)
