PKS DKI Minta Pj Heru Perbanyak Lagi Wifi Gratis di Jakarta

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 29 Juli 2024
PKS DKI Minta Pj Heru Perbanyak Lagi Wifi Gratis di Jakarta

Anggota Fraksi PKS Ahmad Mardono. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk menambah kembali wifi gratis yang dipasang di pemukiman warga.

Pasalnya, saat ini jumlah layanan program JakWifi di sejumlah titik berkurang secara signifikan.

Program JakWifi mulanya diluncurkan saat kepemimpinan Anies Baswedan sejak akhir 2020 ketika dunia, khususnya Jakarta dilanda COVID-19.

"Fraksi PKS meminta agar dilakukan upaya-upaya maksimal untuk menambah kembali layanan JakWifi," kata Anggota Fraksi PKS Ahmad Mardono ketika rapat paripurna pembacaan pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaskanaan APBD tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Menurut dia, penyediaan JakWifi ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan seperti mengakses berbagai informasi, pendidikan maupun menunjang usaha kecil mereka.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPRD DKI Sepi, Zita Anjani Unggah Sedang di Kafe

PKS menerima banyak keluhan dari masyarakat karena hilangnya akses internet gratis dari JakWifi di lingkungan permukimannya. Hanya saja, Mardono mengakui jaringan layanan JakWifi kerap mengalami kendala saat diakses masyarakat.

"Kalaupun masih ada hal-hal yang negatif dari penyediaan layanan JakWifi ini, harusnya diperbaiki secara sistem, bukan dengan mengurangi layanan yang dibutuhkan masyarakat ini," jelas dia.

Sebagai informasi, JakWIFI merupakan layanan internet gratis yang dipasang di gedung pemerintahan, taman, RPTRA, sekolah-sekolah negeri, RW kumuh, dan ruang tertutup maupun terbuka.

Saat menjabat Gubernur DKI, Anies meluncurkan JakWifi utamanya untuk menunjang kebutuhan belajar para siswa selama masa pandemi COVID-19. JakWifi bisa digunakan secara umum untuk masyarakat Jakarta. Anggaran JakWifi sebesar Rp 6 juta per bulan per titik. (Asp)

#JakWifi #WiFi Gratis #DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Bagikan