PKS DKI Minta Pj Heru Perbanyak Lagi Wifi Gratis di Jakarta
Anggota Fraksi PKS Ahmad Mardono. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk menambah kembali wifi gratis yang dipasang di pemukiman warga.
Pasalnya, saat ini jumlah layanan program JakWifi di sejumlah titik berkurang secara signifikan.
Program JakWifi mulanya diluncurkan saat kepemimpinan Anies Baswedan sejak akhir 2020 ketika dunia, khususnya Jakarta dilanda COVID-19.
"Fraksi PKS meminta agar dilakukan upaya-upaya maksimal untuk menambah kembali layanan JakWifi," kata Anggota Fraksi PKS Ahmad Mardono ketika rapat paripurna pembacaan pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaskanaan APBD tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/7).
Menurut dia, penyediaan JakWifi ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan seperti mengakses berbagai informasi, pendidikan maupun menunjang usaha kecil mereka.
Baca juga:
Rapat Paripurna DPRD DKI Sepi, Zita Anjani Unggah Sedang di Kafe
PKS menerima banyak keluhan dari masyarakat karena hilangnya akses internet gratis dari JakWifi di lingkungan permukimannya. Hanya saja, Mardono mengakui jaringan layanan JakWifi kerap mengalami kendala saat diakses masyarakat.
"Kalaupun masih ada hal-hal yang negatif dari penyediaan layanan JakWifi ini, harusnya diperbaiki secara sistem, bukan dengan mengurangi layanan yang dibutuhkan masyarakat ini," jelas dia.
Sebagai informasi, JakWIFI merupakan layanan internet gratis yang dipasang di gedung pemerintahan, taman, RPTRA, sekolah-sekolah negeri, RW kumuh, dan ruang tertutup maupun terbuka.
Saat menjabat Gubernur DKI, Anies meluncurkan JakWifi utamanya untuk menunjang kebutuhan belajar para siswa selama masa pandemi COVID-19. JakWifi bisa digunakan secara umum untuk masyarakat Jakarta. Anggaran JakWifi sebesar Rp 6 juta per bulan per titik. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov