PKB: Setiap Hari Cak Imin Datangi Deklarasi Dukungan Capres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 Maret 2022
 PKB: Setiap Hari Cak Imin Datangi Deklarasi Dukungan Capres

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau cak Imin. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan sudah siap lahir dan batin mengikuti pemilu, terlepas Pemilu 2024 ditunda atau tidak.

Partai besutan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu, mengklaim sudah mempersiapkan diri memenangkan pemilu.

Baca Juga:

PKB Minta Menag Jangan Bikin Gaduh, Fokus Saja Bantu Presiden

"PKB siap lahir batin, kapan pun pemilu digelar," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/3).

Jazilul menegaskan, saat ini PKB secara kepartaian sangat solid. Struktur kepengurusan juga sudah terbentuk hingga tingkat ranting dan konsolidasi internal PKB juga terus dilakukan.

Bahkan, PKB sudah bertekad bulat untuk menjadikan Cak Imin menjadi Presiden 2024.

"Setiap hari, Gus Muhaimin dan kita para pengurus partai berkeliling ke berbagai daerah untuk menghadiri deklarasi dukungan bagi Gus Muhaimin untuk menjadi Presiden 2024," ujarnya.

Menurut Jazilul, usulan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Cak Imin belum tentu terealisasi. Namun, dia menegaskan pelaksanaan pemilu sebagai satu agenda politik nasional pasti akan terjadi.

"Mau 2024 atau ditunda, pemilu tetap digelar makanya PKB terus menyiapkan diri untuk menghadapi pemilu yang akan datang," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR ini mengaku, bersyukur karena dukungan terhadap Cak Imin maju sebagai capres terus bermunculan. Di sisi lain, tren elektabilitas PKB juga cukup bagus dari berbagai survei.

"Kita sangat optimistis pada Pemilu 2024, PKB secara nasional bisa menggenjot perolehan kursinya di DPR RI dari saat ini 58 kursi menjadi 100 kursi," ujarnya.

Jazilul menyebutkan, persoalan penundaan pemilu memang bukan perkara mudah. Namun, dia menegaskan bahwa penundaan pemilu juga bukan sesuatu yang mustahil dalam dunia politik.

Ia mencontohkan, pada awal 2020 lalu di tengah kondisi pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, dari sebelumnya dijadwalkan digelar September 2020 menjadi Desember 2020.

"Terlepas dari itu semua, Gus Muhaimin sudah mengatakan penundaan pemilu ujungnya tergantung pada keputusan para ketua umum parpol dan Presiden Jokowi," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Bela Cak Imin, Elite PKB: Demokrasi Tidak Haramkan Wacana dan Kritik

#Capres 2024 #Pemilu #Pilpres #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Bagikan