Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang dinilai lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, ia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib. Namun, masih ada beberapa kekurangan, terutama di Armuzna, di mana terjadi keterlambatan penjemputan dan sejumlah jemaah sempat tertinggal,” ujar Jazilul saat ditemui di Mekkah, Selasa (10/6).
Baca juga:
Ia menyoroti persoalan koordinasi di lapangan yang dinilai kurang optimal akibat banyaknya syarikah atau perusahaan penyedia layanan yang terlibat. Tahun ini, tercatat delapan syarikah yang menangani akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah haji Indonesia.
“Kalau bisa jumlah syarikah dikurangi, tidak perlu sampai delapan. Cukup empat atau lima saja agar koordinasi lebih mudah, mulai dari pengaturan tenda hingga pengangkutan jemaah,” ujarnya.
Jazilul juga mengapresiasi langkah Pemerintah Arab Saudi dalam mendigitalisasi layanan haji melalui sistem aplikasi Nusuk, yang disebutnya membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji.
“Tahun ini Arab Saudi sudah menerapkan teknologi secara menyeluruh. Aplikasi Nusuk sangat membantu, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari transformasi sistem yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Baca juga:
Armuzna Sudah Bersih Dari Jemaah Haji Indonesia, Tim Lakukan Penyiran Seluruh Titik
Terkait pembatalan visa mujamalah atau yang dikenal sebagai visa foruda, Jazilul berharap koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia dapat ditingkatkan agar seluruh jemaah WNI, baik kuota resmi maupun non-kuota, tetap mendapat perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai selama berada di Tanah Suci.
Lebih lanjut Jazilul menegaskan komitmen Fraksi PKB untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan haji sekaligus menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi mutu layanan.
“PKB ingin agar pelayanan jemaah haji Indonesia semakin optimal dan terjamin. Biaya haji juga harus bisa ditekan agar lebih efisien, namun tetap dengan kualitas yang baik,” tandasnya. (Pon)
