Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid partainya bersikap santai menyikapi wacana berebut kursi pengisian menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Sikap santai ini diyakini Meutya Hafid searah dengan sikap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Meskipun, Meutya mengaku Ketum partainya sudah membicarakan jatah menteri ini secara intens dengan Joko Widodo (Jokowi).
Berbeda dengan rekan koalisinya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang cenderung agresif meminta jatah menteri. Bahkan minta stok hingga 10 kursi.
BACA JUGA: Dua Posisi Menteri yang Diincar Partai Besutan Cak Imin
"Partai Golkar santai saja. Tidak terburu-buru meminta-minta jatah menteri kabinet. Soal usulan calon menteri itu kewenangan Ketua umum. Kami mempercayakan kepada ketua umum untuk membicarakannya dengan Presiden," kata Meutya Hafid di Jakarta, Sabtu (6/7).
Mantan news anchor Metro TV ini mengatakan Partai Golkar sudah sejak mula mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai presiden bersama PDI Perjuangan dan beberapa partai lainnya.
Meutya pun sudah mempercayakan kepada Joko Widodo sebagai presiden terpilih yang akan mengakomodasi partai-partai politik pengusungnya secara proporsional.
"Pak Jokowi adalah seorang insinyur, tentunya dia memiliki pemikiran dan penghitungan secara rigit soal kursi menteri itu," ujar Meutya.
Wakil Ketua Komisi I DPR ini menjelaskan bahwa Jokowi akan lebih mengetahui bagaimana dan akan seperti apa menteri kabinet yang dibutuhkan untuk pemerintahannya di periode kedua.
"Pak Jokowi juga tentu lebih mengetahui bagaimana pembagiannya secara proporsional. Bagaimana membangi untuk Partai Golkar sebagai partai di urutan kedua," imbuhnya.
Kepada wartawan Meutya enggan mendikte Presiden Jokowi perihal seberapa banyak menteri yang akan didapatkan oleh partai Golkar kelak.
BACA JUGA: Golkar Bocorkan Pos Menteri yang Bakal Diisi Kaum Muda
Sebab, sampai saat ini sikap partai Golkar dari pucuk pimpinan, ranting dan akar rumput menyerahkan semua kepada Jokowi selaku presiden. Mengingat jatah menteri adalah hak prerogatif Presiden.
"Sikap partai ya serahkan ke Bapak Presiden kan hak prerogatif beliau," pungkasnya. (Knu)
