PKB Minta Jatah 10 Kursi Menteri, JK: Partai Lain Dapat Apa?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 29 Januari 2019
PKB Minta Jatah 10 Kursi Menteri, JK: Partai Lain Dapat Apa?

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama pengurus PKB dalam sebuah acara di Jakarta (MP/Fadhli)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, menilai permintaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berlebihan untuk mendapat 10 kursi menteri apabila Jokowi kembali memenangi Pilpres 2019.

"Kalau ada partai yang mau 10 (kursi menteri), (partai) yang lain dapat apa? Kan sama-sama berjuang, maka tentu dengan arif pasti juga (membaginya). Kalau (minta) 10 ya tentu berlebihan lah," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

JK mengatakan porsi jabatan menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jokowi-JK saat ini terbagi dua, yakni dari kalangan profesional dan politikus.

Sehingga, kata JK, apabila Jokowi ingin menggunakan pola yang sama bila menang pilpres nanti, maka setidaknya jatah menteri untuk partai politik paling banyak 17 kursi.

"Jadi sekarang ini (menteri) yang politisi itu kira-kira 16 sampai 17 (orang), setengahnya. Memang ada juga tentu partai-partai dengan kursi yang banyak diberikan kursi yang cukup, yang lebih baiklah, tergantung partainya nanti mendukung," jelas JK.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Jumlah jatah kursi menteri tersebut menjadi hak prerogatif Presiden, sehingga apabila partai menuntut terlalu banyak, maka hal itu dapat mengubah konstelasi politik khususnya dukungan terhadap pasangan calon Jokowi-Ma'ruf.

"Otomatis (itu) hak prerogatif Presiden tentu. Tapi Pak Presiden akan pertimbangkan sejauh mana upaya partai itu memenangkan presiden yang terpilih, (polanya) selalu begitu," ujarnya.

Sebelumnya, saat menerima audiensi Muslimat NU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Muhaimin mengatakan partainya berharap dapat memperoleh 10 jatah kursi menteri apabila Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019.

"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapat 10 kursi menteri," kata Muhaimin di Jakarta, Minggu (27/1) dikutip Antara.

Dia mengatakan di Kabinet Indonesia Kerja, PKB mendapatkan jatah empat kursi menteri, yakni Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti). Ke depannya, Cak Imin berharap PKB mendapat jatah kursi menteri di bidang perekonomian, dengan harapan bisa membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera.

"Kalau menteri 10, terutama Menteri Keuangan, ekonomi bisa lebih cepat makmur dan sejahtera," ujar Cak Imin. (*)

#PKB #Jusuf Kalla
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengaju atau pemohon PK harus hadir dalam persidangan.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
"Narasi yang menyamakan keduanya bisa menyesatkan arah kebijakan, apalagi jika digunakan untuk membenarkan beban pajak yang terus meningkat."
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Korban KDRT dan paspor ditahan majikan.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Agustus 2025
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Bagikan