PKB Minta Jatah 10 Kursi Menteri, JK: Partai Lain Dapat Apa?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 29 Januari 2019
PKB Minta Jatah 10 Kursi Menteri, JK: Partai Lain Dapat Apa?

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama pengurus PKB dalam sebuah acara di Jakarta (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, menilai permintaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berlebihan untuk mendapat 10 kursi menteri apabila Jokowi kembali memenangi Pilpres 2019.

"Kalau ada partai yang mau 10 (kursi menteri), (partai) yang lain dapat apa? Kan sama-sama berjuang, maka tentu dengan arif pasti juga (membaginya). Kalau (minta) 10 ya tentu berlebihan lah," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

JK mengatakan porsi jabatan menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jokowi-JK saat ini terbagi dua, yakni dari kalangan profesional dan politikus.

Sehingga, kata JK, apabila Jokowi ingin menggunakan pola yang sama bila menang pilpres nanti, maka setidaknya jatah menteri untuk partai politik paling banyak 17 kursi.

"Jadi sekarang ini (menteri) yang politisi itu kira-kira 16 sampai 17 (orang), setengahnya. Memang ada juga tentu partai-partai dengan kursi yang banyak diberikan kursi yang cukup, yang lebih baiklah, tergantung partainya nanti mendukung," jelas JK.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Jumlah jatah kursi menteri tersebut menjadi hak prerogatif Presiden, sehingga apabila partai menuntut terlalu banyak, maka hal itu dapat mengubah konstelasi politik khususnya dukungan terhadap pasangan calon Jokowi-Ma'ruf.

"Otomatis (itu) hak prerogatif Presiden tentu. Tapi Pak Presiden akan pertimbangkan sejauh mana upaya partai itu memenangkan presiden yang terpilih, (polanya) selalu begitu," ujarnya.

Sebelumnya, saat menerima audiensi Muslimat NU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Muhaimin mengatakan partainya berharap dapat memperoleh 10 jatah kursi menteri apabila Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019.

"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapat 10 kursi menteri," kata Muhaimin di Jakarta, Minggu (27/1) dikutip Antara.

Dia mengatakan di Kabinet Indonesia Kerja, PKB mendapatkan jatah empat kursi menteri, yakni Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti). Ke depannya, Cak Imin berharap PKB mendapat jatah kursi menteri di bidang perekonomian, dengan harapan bisa membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera.

"Kalau menteri 10, terutama Menteri Keuangan, ekonomi bisa lebih cepat makmur dan sejahtera," ujar Cak Imin. (*)

#PKB #Jusuf Kalla
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
PKB dengan seluruh badan otonomnya harus menjadi kekuatan mandiri, berdiri di atas kaki sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
Indonesia
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Koperasi harus kembali kepada khitahnya yakni menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. ?
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Indonesia
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Para perangkat desa menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Indonesia
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Hingga saat ini Perempuan Bangsa telah melaksanakan Dikbar di 28 provinsi seluruh Indonesia dengan total 144 angkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Indonesia
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Gus Dur dan Syaikhona Kholil jadi pahlawan nasional. PKB pun mengapresiasi keputusan pemerintah yang memberikan gelar tersebut.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Indonesia
Hari Pahlawan, Ketua Fraksi PKB Serukan Persatuan Bangsa
Peristiwa heroik di Surabaya pada 1945 menjadi bukti bahwa seluruh elemen masyarakat Indonesia mampu meraih kemenangan ketika bersatu menghadapi ancaman bersama. ?
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Hari Pahlawan, Ketua Fraksi PKB Serukan Persatuan Bangsa
Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Bagikan